Siapa Saja Polisi Aktif yang Masih Duduki Jabatan Sipil? Ini Daftarnya

JAKARTA – Istana Kepresidenan menegaskan bakal mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil.

Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah MK mengetok Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 pada Kamis, 13 November 2025.

Prasetyo mengatakan Istana menghormati dan akan mengikuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Baca Juga:

• Kahiyang Ayu Angkat Pesona Batik Sumut di Gebyar Kriya Nusantara & Jogja ITTAF 2025

"Ya, iya lah. Sesuai aturan seperti itu. Kalau aturannya harus mundur, ya harus mundur," ujar Prasetyo, Sabtu, 15 November 2025.

Meski begitu, Prasetyo menyebut pemerintah masih mempelajari substansi putusan MK tersebut.

Namun ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pemerintah atau lembaga negara mana pun untuk mengabaikan keputusan MK.

"Keputusan MK itu final and binding," kata dia.

Anggota Komisi Reformasi Polri sekaligus mantan Ketua MK, Mahfud MD, menegaskan putusan MK berlaku seketika tanpa memerlukan revisi undang-undang.

"Menurut undang-undang, putusan MK itu berlaku seketika begitu palu diketok. Proses pemberhentian harus segera diatur kembali," kata Mahfud saat menghadiri Diskusi Bersama Rakyat di Universitas Airlangga, Surabaya, Jumat, 14 November 2025.

Mahfud mengatakan pembatalan frasa terkait penugasan Kapolri berarti anggota Polri aktif tidak lagi dapat menjabat posisi sipil tanpa mundur atau pensiun.

"Putusan MK tidak perlu mengubah undang-undang. Ketentuan itu sudah dibatalkan, dan langsung berlaku," ujarnya.

Polri melalui Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyampaikan bahwa institusinya menghormati putusan MK tersebut.

Sandi mengatakan Polri masih menunggu salinan resmi sebelum menyesuaikan aturan internal.

"Polri akan menghormati semua putusan. Kami menunggu salinan resminya, nanti dilaporkan kepada Kapolri," kata Sandi saat ditemui di PTIK, Jakarta Selatan.

Sandi menambahkan bahwa selama ini Polri memiliki mekanisme penugasan anggota di luar struktur kepolisian, namun aturan itu harus disesuaikan setelah putusan MK diterapkan secara resmi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan lembaganya akan mempelajari putusan MK tersebut sebelum menentukan langkah legislatif lebih lanjut.

"Saya baru mau pelajari. Kita harus lihat pertimbangan dan dampaknya," kata Dasco.

Dasco menyebut putusan MK harus dijalankan, terutama terkait penempatan anggota Polri hanya pada tugas yang bersinggungan langsung dengan fungsi kepolisian.

Ia mengaku belum dapat memastikan apakah revisi UU Polri akan dibahas dalam waktu dekat.

Dalam permohonan uji materi, pemohon menyertakan daftar anggota Polri aktif yang menempati jabatan sipil, antara lain:
- Komjen Setyo Budiyanto – Ketua KPK
- Komjen Rudy Heriyanto – Sekjen KKP
- Komjen Nico Afinta – Sekjen Kemenkumham
- Komjen Suyudi Ario Seto – Kepala BNN
- Komjen Albertus Rachmad Wibowo – Wakil Kepala BSSN
- Komjen Eddy Hartono – Kepala BNPT
- Irjen Mohammad Iqbal – Irjen DPD RI

Dan sejumlah perwira tinggi lainnya yang menduduki jabatan sipil pada kementerian dan lembaga.

MK menilai praktik tersebut menabrak prinsip netralitas aparat negara dan mengganggu kesetaraan warga dalam mengisi jabatan publik.

Dengan putusan baru ini, penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil hanya dapat dilakukan jika mereka melepaskan status keanggotaannya terlebih dahulu.*

(tm/ad)

Kahiyang Ayu Angkat Pesona Batik Sumut di Gebyar Kriya Nusantara & Jogja ITTAF 2025

DPR Bentuk Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan: Upaya Perbaikan Penegakan Hukum

Tim SAR Turunkan 9 Anjing Pelacak untuk Cari Korban Longsor Cilacap

Deli Serdang Berpesta! Gebyar Budaya 2025 Jadi Simbol Bangkitnya Seni & Ekonomi Kreatif

Hujan Ringan Menyelimuti Jakarta Hari Ini, BMKG Ingatkan Potensi Kelembapan Tinggi

Hujan Ringan Merata di Sumatera Utara, BMKG Ingatkan Potensi Kelembapan Tinggi