JAKARTA – Istana Kepresidenan menegaskan bakal mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil.
Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah MK mengetok Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 pada Kamis, 13 November 2025.
Prasetyo mengatakan Istana menghormati dan akan mengikuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat.Baca Juga:
"Ya, iya lah. Sesuai aturan seperti itu. Kalau aturannya harus mundur, ya harus mundur," ujar Prasetyo, Sabtu, 15 November 2025.
Meski begitu, Prasetyo menyebut pemerintah masih mempelajari substansi putusan MK tersebut.
Namun ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pemerintah atau lembaga negara mana pun untuk mengabaikan keputusan MK.
"Keputusan MK itu final and binding," kata dia.
Anggota Komisi Reformasi Polri sekaligus mantan Ketua MK, Mahfud MD, menegaskan putusan MK berlaku seketika tanpa memerlukan revisi undang-undang.
"Menurut undang-undang, putusan MK itu berlaku seketika begitu palu diketok. Proses pemberhentian harus segera diatur kembali," kata Mahfud saat menghadiri Diskusi Bersama Rakyat di Universitas Airlangga, Surabaya, Jumat, 14 November 2025.
Mahfud mengatakan pembatalan frasa terkait penugasan Kapolri berarti anggota Polri aktif tidak lagi dapat menjabat posisi sipil tanpa mundur atau pensiun.
"Putusan MK tidak perlu mengubah undang-undang. Ketentuan itu sudah dibatalkan, dan langsung berlaku," ujarnya.
Polri melalui Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyampaikan bahwa institusinya menghormati putusan MK tersebut.
Sandi mengatakan Polri masih menunggu salinan resmi sebelum menyesuaikan aturan internal.
"Polri akan menghormati semua putusan. Kami menunggu salinan resminya, nanti dilaporkan kepada Kapolri," kata Sandi saat ditemui di PTIK, Jakarta Selatan.
Sandi menambahkan bahwa selama ini Polri memiliki mekanisme penugasan anggota di luar struktur kepolisian, namun aturan itu harus disesuaikan setelah putusan MK diterapkan secara resmi.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan lembaganya akan mempelajari putusan MK tersebut sebelum menentukan langkah legislatif lebih lanjut.
"Saya baru mau pelajari. Kita harus lihat pertimbangan dan dampaknya," kata Dasco.
Dasco menyebut putusan MK harus dijalankan, terutama terkait penempatan anggota Polri hanya pada tugas yang bersinggungan langsung dengan fungsi kepolisian.
Ia mengaku belum dapat memastikan apakah revisi UU Polri akan dibahas dalam waktu dekat.
Dalam permohonan uji materi, pemohon menyertakan daftar anggota Polri aktif yang menempati jabatan sipil, antara lain:
- Komjen Setyo Budiyanto – Ketua KPK
- Komjen Rudy Heriyanto – Sekjen KKP
- Komjen Nico Afinta – Sekjen Kemenkumham
- Komjen Suyudi Ario Seto – Kepala BNN
- Komjen Albertus Rachmad Wibowo – Wakil Kepala BSSN
- Komjen Eddy Hartono – Kepala BNPT
- Irjen Mohammad Iqbal – Irjen DPD RI
Dan sejumlah perwira tinggi lainnya yang menduduki jabatan sipil pada kementerian dan lembaga.
MK menilai praktik tersebut menabrak prinsip netralitas aparat negara dan mengganggu kesetaraan warga dalam mengisi jabatan publik.
Dengan putusan baru ini, penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil hanya dapat dilakukan jika mereka melepaskan status keanggotaannya terlebih dahulu.*
(tm/ad)
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Indonesia dalam rapat perdana Dewan
NASIONAL
MEDAN Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), berinisial ED, ditetapkan sebagai tersangk
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, melakukan kunjungan ke Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapten
PEMERINTAHAN
BATU BARA Suasana khidmat menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah ternoda oleh aksi bentrokan yang melibatkan puluhan pemuda di Jalan
PERISTIWA
MEDAN Memasuki malam kedua bulan suci Ramadhan, Ustad Masdian mengingatkan jamaah tentang empat golongan orang yang meraih kesuksesan di
AGAMA
NEW YORK Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia dengan tegas mengecam pendudukan Israel di Tepi Barat Palest
NASIONAL
JAKARTA Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kunco
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus tingkat Provi
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Satlantas Polres Padangsidimpuan, Polda Sumatera Utara, mengantisipasi terjadinya kemacetan di sejumlah titik rawan lalu
NASIONAL
JAKARTA Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, kembali menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka penerima alira
HUKUM DAN KRIMINAL
