GEBRAK Semprot Ketua KPID Sumut Ikut Seleksi Dirut PUD Pasar Medan: Dugaan Etika Dilanggar, Aroma “Jalur Politik” Kian Menyengat

MEDAN - Polemik seleksi Dirut PUD Pasar Medan 2025–2029 memasuki babak panas.

Nama Ketua KPID Sumut, Anggia Ramadhan, yang lolos seleksi administrasi langsung memicu gelombang kritik.

GEBRAK menuding ada indikasi kuat pelanggaran etika hingga potensi campur tangan politik dalam proses seleksi.

Baca Juga:

• Rapat Paripurna DPRD Batu Bara Bahas Laporan Reses Tahap III Tahun 2025, Seluruh Dapil Sampaikan Aspirasi Masyarakat

Di publik, sorotan tajam tak terbendung. Anggia dinilai bukan peserta biasa—melainkan kandidat yang "sudah dipersiapkan".

Isu soal dukungan salah satu partai politik mencuat dan menambah panjang daftar kecurigaan.

Masalah semakin memanas karena Anggia masih menjabat sebagai Ketua KPID Sumut.

Keikutsertaannya dalam seleksi BUMD berpengaruh dinilai GEBRAK sebagai langkah yang mengabaikan etika jabatan.

"Ini soal integritas. Pejabat aktif mengejar jabatan baru tanpa sikap transparan? Itu problem serius. Publik pantas mempertanyakan komitmennya," tegas Koordinator GEBRAK, Saharuddin.

GEBRAK menilai argumentasinya jelas: aturan tata kelola BUMD saja menganggap direksi mundur jika ikut seleksi jabatan lain.

"Masa pejabat KPID tidak punya standar etika yang sama, bahkan lebih tinggi?" kata Saharuddin.

Tak berhenti di situ, GEBRAK mendesak DPRD Sumut turun tangan.

Komisi terkait diminta segera membentuk tim pemeriksa untuk menguliti dugaan pelanggaran etik sekaligus memastikan apakah ada intervensi politik yang bermain dalam proses seleksi.

UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memperkuat desakan tersebut.

KPI Daerah berada di bawah pengawasan DPRD Provinsi, sehingga DPRD Sumut dianggap wajib memanggil Anggia untuk memberikan klarifikasi terbuka.

"Ini bukan sekadar gonjang-ganjing. Publik ingin proses yang bersih, bukan panggung transaksi politik atau balas jasa kekuasaan," ujar Saharuddin.

Kini, sorotan publik tertuju pada DPRD Sumut dan panitia seleksi.

Tekanan menguat: buka proses seleksi setransparan mungkin, atau bersiap menghadapi kecurigaan bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan.*

(ad)

Rapat Paripurna DPRD Batu Bara Bahas Laporan Reses Tahap III Tahun 2025, Seluruh Dapil Sampaikan Aspirasi Masyarakat

Anggota DPRD Kota Tangerang Dilaporkan Karena Dugaan Penipuan Jual Beli Tanah

DPRD dan Pemprov Bali Minta Pembongkaran Lift Kaca di Pantai Kelingking Nusa Penida

Pemerintah Rancang 1.001 Pasar Malam untuk Dongkrak Produk UMKM

Indonesia Siap Jadi Destinasi Alternatif Wisatawan China yang Dilarang ke Jepang

Eks Bupati Tanimbar Jadi Tersangka Dua Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp 7,2 Miliar