BREAKING NEWS
Kamis, 27 November 2025
SELAMAT HARI GURU

GEBRAK Semprot Ketua KPID Sumut Ikut Seleksi Dirut PUD Pasar Medan: Dugaan Etika Dilanggar, Aroma “Jalur Politik” Kian Menyengat

Raman Krisna - Senin, 24 November 2025 21:01 WIB
GEBRAK Semprot Ketua KPID Sumut Ikut Seleksi Dirut PUD Pasar Medan: Dugaan Etika Dilanggar, Aroma “Jalur Politik” Kian Menyengat
Koordinator GEBRAK, Saharuddin. (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

MEDAN - Polemik seleksi Dirut PUD Pasar Medan 2025–2029 memasuki babak panas.

Nama Ketua KPID Sumut, Anggia Ramadhan, yang lolos seleksi administrasi langsung memicu gelombang kritik.

GEBRAK menuding ada indikasi kuat pelanggaran etika hingga potensi campur tangan politik dalam proses seleksi.

Baca Juga:

Di publik, sorotan tajam tak terbendung. Anggia dinilai bukan peserta biasa—melainkan kandidat yang "sudah dipersiapkan".

Isu soal dukungan salah satu partai politik mencuat dan menambah panjang daftar kecurigaan.

Masalah semakin memanas karena Anggia masih menjabat sebagai Ketua KPID Sumut.

Keikutsertaannya dalam seleksi BUMD berpengaruh dinilai GEBRAK sebagai langkah yang mengabaikan etika jabatan.

"Ini soal integritas. Pejabat aktif mengejar jabatan baru tanpa sikap transparan? Itu problem serius. Publik pantas mempertanyakan komitmennya," tegas Koordinator GEBRAK, Saharuddin.

GEBRAK menilai argumentasinya jelas: aturan tata kelola BUMD saja menganggap direksi mundur jika ikut seleksi jabatan lain.

"Masa pejabat KPID tidak punya standar etika yang sama, bahkan lebih tinggi?" kata Saharuddin.

Tak berhenti di situ, GEBRAK mendesak DPRD Sumut turun tangan.

Komisi terkait diminta segera membentuk tim pemeriksa untuk menguliti dugaan pelanggaran etik sekaligus memastikan apakah ada intervensi politik yang bermain dalam proses seleksi.

UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memperkuat desakan tersebut.

KPI Daerah berada di bawah pengawasan DPRD Provinsi, sehingga DPRD Sumut dianggap wajib memanggil Anggia untuk memberikan klarifikasi terbuka.

"Ini bukan sekadar gonjang-ganjing. Publik ingin proses yang bersih, bukan panggung transaksi politik atau balas jasa kekuasaan," ujar Saharuddin.

Kini, sorotan publik tertuju pada DPRD Sumut dan panitia seleksi.

Tekanan menguat: buka proses seleksi setransparan mungkin, atau bersiap menghadapi kecurigaan bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan.*


(ad)

Editor
: Raman Krisna
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Rapat Paripurna DPRD Batu Bara Bahas Laporan Reses Tahap III Tahun 2025, Seluruh Dapil Sampaikan Aspirasi Masyarakat
Anggota DPRD Kota Tangerang Dilaporkan Karena Dugaan Penipuan Jual Beli Tanah
DPRD dan Pemprov Bali Minta Pembongkaran Lift Kaca di Pantai Kelingking Nusa Penida
Pemerintah Rancang 1.001 Pasar Malam untuk Dongkrak Produk UMKM
Indonesia Siap Jadi Destinasi Alternatif Wisatawan China yang Dilarang ke Jepang
Eks Bupati Tanimbar Jadi Tersangka Dua Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp 7,2 Miliar
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru