Tobat Nasuha Usai Bencana Sumatera: Cak Imin Menuai Pujian dan Kritik

JAKARTA – Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengajak tiga menteri untuk melakukan tobat nasuha setelah bencana banjir dan tanah longsor menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Seruan ini disampaikan dalam acara Workshop Kepala Sekolah Untuk Program SMK Go Global di Bandung, Rabu (3/12).

Cak Imin menilai tobat nasuha sebagai bentuk penyesalan mendalam sekaligus perbaikan kinerja pemerintah.

Baca Juga:

• Komisi XIII DPR: Pemprov Tak Kuat Tangani Banjir, Perlu Uluran Pusat

"Hari ini saya berkirim surat, Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, untuk sama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita. Bahasa NU-nya taubatan nasuha," katanya, dikutip dari akun YouTube Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Cak Imin, bencana yang terjadi tidak lepas dari faktor kelalaian manusia, termasuk potensi penggundulan hutan yang memperparah dampak siklon tropis Senyar.

"Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi, akibat kelalaian kita sendiri. Semoga yang sedang mengalami musibah segera mendapatkan bantuan," ujarnya.

Tanggapan Menteri Lingkungan
Menanggapi ajakan ini, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan dukungannya. Ia berjanji akan memperbaiki kinerja kementeriannya dalam tata kelola lingkungan hidup. "Ya saya setuju dengan arahan Pak Menko. Tentu ini mendorong kita untuk perbaikan diri," ujar Hanif.

Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, menilai seruan Cak Imin baik sebagai bentuk koreksi, namun tidak serta-merta menyalahkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Menurut Ali, beberapa kebijakan terkait kehutanan berasal dari 20 tahun lalu, sehingga bencana saat ini bukan sepenuhnya kesalahan kementerian saat ini.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyayangkan pernyataan Cak Imin di tengah masa tanggap darurat.

Menurutnya, fokus saat ini seharusnya penanganan korban bencana, dan evaluasi menteri seharusnya menjadi kewenangan Presiden.

Sebagai tanggapan, Ketua DPP PKB Daniel Johan menegaskan bahwa pernyataan Cak Imin bukan perintah atau menyalahkan, melainkan bentuk keresahan pribadi dan konsistensi seruan tobat ekologis yang telah disampaikan sejak lama.

Seruan Cak Imin ini memicu perdebatan antara urgensi perbaikan kebijakan lingkungan dengan sensitivitas penanganan bencana yang masih berlangsung.*

(d/dh)

BMKG Modifikasi Cuaca di Jalur Mudik Nataru untuk Antisipasi Bencana Alam

Keras! Cak Imin Jawab Soal Politik Dinasti, Ajak Warga Medan Suarakan Perlawanan

Cawapres Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar Penuhi Antusiasme Pendukung dalam Kampanye di Medan, Sumatera Utara

Cak Imin Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden di Draf RUU DKJ