Ketua MPR Ingatkan Dampak Perang: Hidup Masyarakat Kian Berat, Harga BBM dan Pangan Ikut Naik
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA – Mahkamah Partai Gerindra memastikan akan segera menggelar sidang etik terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS.
Langkah ini dilakukan menyusul kontroversi terkait keberangkatan Mirwan ke tanah suci umrah saat daerahnya dilanda banjir dan longsor yang berdampak pada ribuan warga.
Ketua Mahkamah Partai Gerindra, Habiburokhman, menegaskan sanksi terberat siap dijatuhkan kepada Mirwan apabila terbukti melanggar prinsip organisasi.Baca Juga:
"Kita akan sidang segera. Diberikan sanksi terberat," ujar Habiburokhman saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (8/12/2025).
Meski demikian, Habiburokhman menjelaskan bahwa Mirwan sebenarnya telah menerima sanksi dari partai.
Namun, pihaknya tetap mengevaluasi apakah perlu dilakukan persidangan lanjutan sebelum keputusan final diumumkan.
"Sebetulnya kan sanksinya sudah, ya. Tapi kita akan cek lagi apakah perlu disidang ulang, ya. Kemungkinan besar, akan kita rapatkan Mahkamah Partai lalu putusan nanti kita update," jelas Habiburokhman.
Sebelumnya, Mirwan juga telah diberhentikan dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Namun, Habiburokhman belum memastikan apakah status keanggotaan Mirwan di partai akan dicabut.
Kepergian Mirwan ke umrah saat bencana melanda Aceh Selatan telah memicu sorotan publik, terlebih keberangkatannya tidak mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menekankan bahwa keputusan sanksi akan sangat bergantung pada fakta dan data dari hasil pemeriksaan Inspektorat.
Kasus ini menjadi perhatian nasional karena menyangkut integritas kepala daerah dan tanggung jawabnya dalam menghadapi bencana alam.
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL