Bupati Karo Dukung Tim Paduan Suara GBKP Tampil di Panggung Internasional
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menerima audiensi Tim Paduan Suara binaan Unit Pengem
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak usulan sejumlah partai politik yang ingin mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa hak rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung tidak boleh diambil kembali.
"Dalam sistem demokrasi, berlaku hukum yang tidak tertulis: apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil kembali. Perubahan sistem pemilihan kita terlalu cepat, dari DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat," ujar Andreas, Rabu (31/12/2025).Baca Juga:
Menurut Andreas, perubahan ini juga menyasar pemilihan presiden, yang semula dilakukan melalui MPR kini menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Ia menilai pengambilan hak demokrasi rakyat akan memicu kemarahan publik.
"Rakyat akan marah karena hak yang sudah diberikan diambil kembali oleh elite yang ingin melanggengkan kekuasaannya," tambahnya.
Andreas mengusulkan agar sistem pemilihan langsung diperbaiki dan dibenahi agar lebih berkualitas secara demokratis, ketimbang mengubah mekanisme menjadi pemilihan DPRD.
Sebelumnya, Partai Golkar dalam Rapimnas 1 Tahun 2025 mengusulkan agar pilkada dilaksanakan oleh DPRD sebagai bagian dari transformasi kerja sama politik menuju koalisi permanen yang ideologis dan strategis.
Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut mekanisme ini akan tetap menitikberatkan pada partisipasi publik, meskipun kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Usulan serupa juga didukung oleh beberapa partai lain, termasuk NasDem dan Gerindra, yang menekankan perlunya sistem politik yang lebih terstruktur melalui lembaga legislatif.
Namun PDIP menekankan bahwa mengambil kembali hak rakyat untuk memilih secara langsung akan menimbulkan kekecewaan dan kemarahan publik.*
(ds/dh)
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menerima audiensi Tim Paduan Suara binaan Unit Pengem
SENI DAN BUDAYA
BINJAI Pemerintah Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara bertahap. Kepala Dinas Peker
PEMERINTAHAN
MEDAN Pada malam ke7 Ramadan 1447 H, Ustad Dr. Awaludin, M. Pd memberikan tausyiah singkat tentang kiat meraih kebahagiaan hidup di Mes
AGAMA
JAKARTA Sebanyak 1.000 unit kendaraan niaga asal India untuk operasional logistik Koperasi Merah Putih dilaporkan telah tiba di Indonesi
EKONOMI
MEDAN Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, menyoroti lonjakan harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di
EKONOMI
TAPANULI SELATAN Anggaran sebesar Rp 428 juta untuk pelatihan bakal calon kepala sekolah (BCKS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tapa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan tiga mantan pejabat Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Belawan atas dugaan korupsi retribus
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBRANA, BALI Dugaan perambahan hutan tanpa izin kembali mencuat di kawasan Hutan Pendem, Kabupaten Jembrana. Aktivitas pembukaan lahan
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan reputasi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia. Dal
PEMERINTAHAN
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster mendukung penuh inisiatif Kejaksaan Tinggi Bali dalam memastikan pemenuhan hak administrasi kependud
PEMERINTAHAN