Warga Tapteng Keluhkan Bantuan Bencana Tak Cair, Bobby Nasution Ungkap Penyebabnya
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkap salah satu penyebab masih minimnya penyaluran bantuan kepada warga korban banjir
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto, mengungkapkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlatar belakang HAM di Kementerian HAM masih sangat terbatas.
Hal ini menjadi catatan penting bagi lembaga tersebut dalam upaya memperkuat kapasitas dan kualitas pengelolaan HAM di Indonesia.
Dalam acara Kaleidoskop Kinerja 2025 dan Rencana Kerja 2026 yang digelar pada Senin (5/1/2026), Mugiyanto menyampaikan bahwa meskipun Pusat Pengembangan (Pusbang) SDM Kementerian HAM telah bekerja keras, namun masih banyak tantangan yang perlu dihadapi.Baca Juga:
"Staf yang ada di Kementerian ini tidak semuanya memiliki latar belakang dalam bidang HAM. Bahkan yang berlatar belakang HAM itu minoritas," ujarnya.
Mugiyanto menambahkan bahwa pada tahun 2026, Kementerian HAM harus fokus untuk memperkuat dan mengembangkan kapasitas SDM, khususnya di Kantor Wilayah (Kanwil) yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan tugas di tingkat daerah.
"Ada tanggung jawab besar yang harus kita emban dan itu menjadi salah satu poin yang perlu kita tingkatkan," tambahnya.
Capaian dan Program Kementerian HAM di 2025
Meski menghadapi tantangan dalam pengembangan SDM, Mugiyanto mengapresiasi capaian signifikan Kementerian HAM dalam waktu singkat, sejak diresmikan pada Oktober 2024.
Menurutnya, berbagai program dan kebijakan sudah terlaksana dengan baik, meski baru berjalan 15 bulan.
Mugiyanto menyoroti beberapa capaian penting, termasuk peluncuran program seperti Kampung Redam, Desa Sadar HAM, serta pengembangan Indeks Hak Asasi Manusia dan Satu Data HAM.
Selain itu, Kementerian HAM juga berhasil menggelar acara Pusrenbangham, yang pertama kalinya diadakan pada 2025.
Lebih jauh lagi, pencapaian luar biasa lainnya adalah Indonesia yang berhasil mendapatkan kepastian sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkap salah satu penyebab masih minimnya penyaluran bantuan kepada warga korban banjir
PEMERINTAHAN
MEDAN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumatera Utara menargetkan pembentukan enam de
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menekankan agar pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) tingkat Kabu
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang memanfaatkan hari libur untuk turun langsung ke desadesa dalam agenda Jelaja
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap seorang guru swasta berinisial AS, 39 tahun, dalam kasus dugaan per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang dig
NASIONAL
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan delapan saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkere
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai sejumlah pernyataan pejabat Istana memperkuat kesan bahwa
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi pengurus Medan Maluku Bersatu (MMB) di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Senin
PEMERINTAHAN
MEDAN Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Taufan Agung Ginting, menilai pengunduran diri Bupati Humbang Ha
POLITIK