JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menegaskan sikapnya untuk tetap menjadi partai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bukan oposisi.
Pernyataan ini disampaikan oleh politikus senior partai tersebut, Seno Bagaskoro, dalam konferensi pers pada acara Rakernas I PDI Perjuangan di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, pada Minggu, 11 Januari 2026.
Menurutnya, keputusan ini bukan keputusan mendadak, melainkan telah disepakati sejak setelah pemilu 2024 dan pelantikan Presiden Prabowo.Baca Juga:
Seno menjelaskan bahwa keputusan PDI Perjuangan untuk tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo diambil berdasarkan prinsip konstitusional.
Ia menegaskan, dalam sistem demokrasi presidensial Indonesia, tidak ada konsep oposisi atau koalisi sebagaimana yang berlaku dalam sistem parlementer.
"Tidak ada oposisi di dalam sistem presidensial. Yang ada hanya pemerintahan dan yang di luar pemerintahan," ujar Seno.
Namun, Seno menegaskan bahwa meski tidak menjadi bagian dari pemerintahan, PDI Perjuangan tetap akan berperan sebagai partai penyeimbang yang memberikan kritik konstruktif dan dukungan bila diperlukan.
Sebagai partai penyeimbang, PDIP dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam isu-isu tertentu, sekaligus mitra kritis untuk mengawasi kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Seno menegaskan, sikap penyeimbang bukan berarti PDI Perjuangan selalu berseberangan dengan pemerintah.
Dalam situasi-situasi genting seperti bencana alam, PDI Perjuangan tetap berkomitmen untuk membantu negara dan rakyat.
"Kami mengirimkan dukungan dan bantuan sebanyak mungkin untuk daerah-daerah yang terdampak bencana, seperti Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh," jelasnya.
Namun, Seno juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak ragu untuk mengambil sikap yang berbeda dengan pemerintah, seperti yang terlihat dalam sikap mereka terhadap wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).
MEDAN Puluhan warga Jati Rejo, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang, Sumut, yang rumahnya dibongkar paksa oleh PT Nusa D
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi loka
EKONOMI
SUMBA BARAT Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Timur (PAMIT) Bali mendatangi Polres Sumba Barat untuk melaporkan dugaan penistaan agama
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menyalurkan bantuan stimulan bagi warga terdampak banjir bandang Sumatera pada akhir November 2025, termasuk rumah ya
NASIONAL
PIDIE JAYA, ACEH Sepekan setelah banjir bandang melanda pedalaman Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, warga terdampak masih bertahan di
NASIONAL
MEDAN Tim Opsnal Polsek Medan Baru berhasil mengamankan satu orang lakilaki terduga pelaku pencurian sepeda motor di Jl. Bima Sakti, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAMBI Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menyatakan keprihatinan atas insiden adu jotos antara seorang guru SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Tim
NASIONAL
MAKASSAR Sebuah pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport dilaporkan hilang kontak saat melintasi wilayah Leang Leang, Kabupaten
NASIONAL
ACEH TAMIANG Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mengklaim bahwa 90 persen jalan utama di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Nur Ali Harahab, Kepala MTsN 7 Tapanuli Selatan, menunjukkan aksi mulia dengan menghibahkan tanah pribadinya seluas 7.5
PENDIDIKAN
