Megawati Tegas Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD: Hak Rakyat Tidak Boleh Dikerdilkan!

JAKARTA – Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menegaskan dukungannya terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.

Menurut Megawati, mekanisme di mana rakyat memilih pemimpinnya secara langsung adalah hasil perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya.

Dukungan tersebut disampaikan Megawati dalam pidato penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Bantah Isu Perpecahan Kabinet, Golkar: Koalisi Permanen Kunci Kesolidan!

"Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan," ujar Megawati.

Megawati menekankan bahwa pilkada langsung memberi ruang partisipasi masyarakat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal.

"Karena itu, saya menegaskan agar pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional," tambahnya.

Sebaliknya, Megawati menolak keras wacana pilkada yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penolakan ini, menurutnya, bukan sekadar sikap politik praktis, melainkan juga sikap ideologis, konstitusional, dan historis.

"Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan rakyat," tegas Megawati.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas, Desember 2025, menunjukkan mayoritas publik mendukung pilkada langsung. Sebanyak 77,3 persen responden menyatakan sistem pemilihan kepala daerah langsung paling cocok.

Alasan utama mereka adalah demokrasi dan partisipasi (46,2 persen), kualitas pemimpin (35,5 persen), dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah (5,4 persen).

Sementara itu, hanya 5,6 persen yang menyatakan kepala daerah dipilih DPRD merupakan sistem paling cocok.

Jajak pendapat ini dilakukan pada 8–11 Desember 2025, melibatkan 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi, dengan margin of error ±4,24 persen.

Dengan tegas menolak pilkada lewat DPRD, PDI-P menegaskan sikapnya menjaga hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah secara langsung.

Sikap ini sekaligus mencerminkan komitmen partai terhadap demokrasi konstitusional dan partisipatif di Indonesia.*

(km/ad)

Prabowo Bantah Isu Perpecahan Kabinet, Golkar: Koalisi Permanen Kunci Kesolidan!

Kak Na Kunjungi Pengungsian Aceh Utara, Fokus Pemulihan Psikologis Anak Pasca Bencana

Bupati Karo Berikan Kejutan Ulang Tahun ke-42 Dandim 0205/Tanah Karo, Sinergi Pemda-TNI Makin Kuat

Drainase Modern di Tigapanah, Solusi Pemkab Karo Cegah Banjir dan Genangan Air

Perayaan Ulang Tahun Kepala Kejari Karo, Bupati Antonius Ajak Perkuat Koordinasi Pemerintah dan Penegak Hukum

Sekda Karo Tegaskan Komitmen Pemerintah: Tahun 2026 Fokus Bebas Rabies dan Pertanian Produktif