Untung Presidennya Prabowo Subianto
Oleh Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip KadiBERANGKAT dari isi pidato tahunan didepan Sidang Paripurna MPR RI pada hari Jum&039at tanggal 14
OPINI
JAKARTAR – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terbukti menyalahgunakan wewenang akan mendapat sanksi tegas, mulai dari mutasi ke wilayah terpencil hingga pemberhentian.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat pelantikan pejabat Kanwil DJP Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026).
"Ini bukan karena saya emosi atau mau gaya-gayaan. Tapi negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan," ujar Purbaya. Ia menegaskan, perilaku pegawai nakal merusak citra institusi dan merugikan pegawai yang bekerja dengan integritas.Baca Juga:
Langkah tegas ini muncul menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9 Januari 2026 di Kanwil DJP Jakarta Utara.
Dalam operasi tersebut, delapan orang diamankan, termasuk tiga pegawai pajak dan lima pihak swasta.
Pegawai pajak yang terjerat kasus suap adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu, Tim Penilai Askob Bahtiar, dan Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi Agus Syaifudin.
Mereka diduga menerima suap senilai Rp 4 miliar terkait penurunan penanggungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada.
Kasus ini bermula ketika PT Wanatiara Persada keberatan dengan kewajiban PBB sebesar Rp 75 miliar dan mengajukan sanggahan berulang kali.
Agus Syaifudin menawarkan solusi penurunan penanggungan menjadi Rp 15,7 miliar dengan syarat pembayaran Rp 8 miliar terlebih dahulu.
Pembayaran disamarkan melalui perusahaan konsultan pajak fiktif, PT Niogayo Bisnis Konsultan.
Menkeu Purbaya menekankan, langkah pembenahan akan dilakukan mulai level pusat hingga kantor wilayah dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Pejabat yang baru dilantik diminta segera bekerja, melakukan konsolidasi internal, dan memastikan target penerimaan negara tercapai.
"Jabatan bukan hadiah, tapi amanah yang menentukan keberlangsungan NKRI. Jika fiskal berantakan, kepentingan negara ikut terganggu," tegas Purbaya.*
(k/dh)
Oleh Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip KadiBERANGKAT dari isi pidato tahunan didepan Sidang Paripurna MPR RI pada hari Jum&039at tanggal 14
OPINI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci penting bagi Indonesia
NASIONAL
BOGOR Suasana malam di Jalan Utama Perumahan Sunrise River, Desa Jatisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berubah mer
NASIONAL
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Soleman B. Ponto mendorong pemerintah dan DPR membentuk Pengadilan Maritim.
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Warga RT 17 RW 04, Kelurahan Perjuangan 1, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menggelar turnamen lacak
NASIONAL
MEDAN Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan Arrahmaan Pane menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dar
PEMERINTAHAN
MEDAN Upacara penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati HUT ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung khidmat di La
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden ke6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai arah pembangunan yang disiapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto u
EKONOMI
MANGGARAI TIMUR Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah prioritas untuk men
NASIONAL
JAKARTA Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan belasungkawa atas gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggar
NASIONAL