BALIGE – Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain.
Keputusan ini disambut sebagai peluang penting untuk perlindungan masyarakat adat di kawasan Danau Toba.
Direktur Program Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Rocky Pasaribu, menegaskan bahwa pencabutan izin operasional TPL berarti perusahaan tersebut tidak lagi memiliki hak untuk beraktivitas di wilayah konsesi terkait.Baca Juga:
"Dengan diterbitkannya SK pencabutan PBPH TPL, izin operasional resmi dihentikan," ujar Rocky, Selasa (27/1/2026).
Rocky menilai keputusan ini dapat mengakhiri konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dan TPL.
"Ini menjadi peluang penting bagi masyarakat adat yang selama ini bertani di wilayah adat mereka. Tidak ada lagi larangan bagi mereka melakukan aktivitas pertanian," tambahnya.
Selain itu, Rocky menekankan pencabutan izin PBPH menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pengakuan hak-hak masyarakat adat dan kepastian hukum wilayah adat.
Ia memperingatkan, jika TPL tetap melakukan aktivitas dan menghalangi masyarakat adat, hal tersebut bisa dianggap melawan hukum.
Sejumlah konflik antara masyarakat adat dan TPL sebelumnya kerap muncul di kawasan Danau Toba, termasuk sengketa penggunaan lahan dan aktivitas pertanian.
Dengan keputusan pencabutan PBPH, diharapkan ketegangan di wilayah itu mereda dan masyarakat adat memperoleh kepastian atas hak-haknya.*
(tm/dh)
YOGYAKARTA Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengimbau para elite bangsa untuk menjadi teladan dalam menjaga p
NASIONAL
BATU BARA Dalam rangka menyambut Idul Fitri 1447 H, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku melaksanakan kegiatan sosialisasi dan
NASIONAL
JAKARTA Kabar gembira bagi ARMY! Setelah hampir empat tahun vakum, BTS akhirnya merilis album terbaru mereka bertajuk Arirang pada Jumat
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) di tingkat pemerintah daerah memil
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menjelang Lebaran 2026, harga sejumlah komoditas pangan di pasar domestik tercatat mengalami lonjakan signifikan, Jumat (20/3/20
EKONOMI
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan kebiasaannya yang tak lazim bagi banyak orang memantau perkembangan
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia mengumumkan bahwa pengiriman prajurit TNI untuk menjalani misi perdamaian di Gaza, yan
NASIONAL
JAKARTA Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, mengungkapkan bahwa korupsi sering kali terjadi akibat kondisi lapar
NASIONAL
MEDAN Sebanyak 1.500 jemaah Muhammadiyah melaksanakan Salat Idul Fitri 1447 H di lapangan SD Sutomo, Jalan Thamrin, Kota Medan, pada Jum
AGAMA
DELI SERDANG Jemaah Tarekat Naqsabandiyah Al Kholidiyah Jalaliyah yang berlokasi di Jalan Kongsi, Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, D
AGAMA
