Gibran Terancam Didiskualifikasi, MK Siap Sidangkan Perkara Syarat Pendidikan Wapres
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait syarat pencalonan Wakil Pre
POLITIK
JAKARTA – PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) hingga saat ini belum menerima surat keputusan resmi terkait pencabutan izin usaha oleh pemerintah.
Ketetapan ini menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran dan menyebabkan bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir November 2025.
Dalam keterbukaan informasi terbaru, manajemen Toba Pulp Lestari menyatakan izin usaha pengolahan pulp perusahaan masih berlaku secara sah.Baca Juga:
Seluruh bahan baku kayu juga berasal dari hutan tanaman dalam areal izin perusahaan sendiri.
"Hingga tanggal keterbukaan informasi ini disampaikan, perseroan belum menerima keputusan tertulis resmi dari instansi pemerintah yang berwenang mengenai pencabutan Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dimiliki oleh perseroan," tulis manajemen, Rabu (21/1/2026).
Manajemen menekankan, bila pencabutan izin PBPH diberlakukan secara efektif, hal ini dapat berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku, operasional industri, dan keuangan perusahaan.
Dampak lainnya termasuk risiko terhadap tenaga kerja, kontraktor, mitra usaha, penyedia jasa transportasi, serta masyarakat sekitar yang bergantung pada kegiatan perusahaan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan 28 perusahaan yang terkena pencabutan izin terdiri dari 22 perusahaan PBPH seluas 1.010.592 hektar, serta enam perusahaan di sektor tambang, perkebunan, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).
Hingga saat ini, Toba Pulp Lestari masih menunggu keputusan tertulis dari pemerintah untuk memastikan status operasional dan kelangsungan usahanya.*
(d/dh)
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait syarat pencalonan Wakil Pre
POLITIK
PONOROGO Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri menjelang genap dua tahun masa pemerintahannya. Prabowo mengatakan pemeri
POLITIK
BANDA ACEH Sejumlah pejabat di lingkungan Polresta Banda Aceh mendapat mutasi dan promosi jabatan berdasarkan keputusan Kapolda Aceh. Per
PEMERINTAHAN
MEDAN PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) I Sumatera Utara mencatat telah mengangkut 1,85 juta penumpang sepanjang Jan
EKONOMI
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara memanggil Mariani Bulolo untuk menjalani klarifikasi terkait informasi yang menyebut
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU UTARA, Unit Reskrim Polsek Kualuh Hulu mengamankan seorang pria berinisial HFT alias Hardiansyah Fajar Tambunan alias Dian T
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Seorang pemuda bernama Husaini (26) meninggal dunia setelah sepeda motor Suzuki Satria yang dikendarainya terjun ke sungai di
PERISTIWA
JAKARTA Operasi pencarian lima jurnalis dan tiga kru speedboat Arupadhatu I yang hilang di perairan Selat Sunda resmi dihentikan setelah
PERISTIWA
KENDAL, Pemerhati ketenagakerjaan Dani Satria mengusulkan agar keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri dipertimbangkan dalam pembahasan at
NASIONAL
JAKARTA, Meta mulai memperluas pembatasan jumlah postingan berisi tautan atau link yang dapat dibuat secara gratis oleh sejumlah pengelo
SAINS DAN TEKNOLOGI