DPR Desak Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan Dipercepat: Kalau Bisa 2027, Mengapa Tunggu 2028?
JAKARTA Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad berharap pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pend
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mengambil langkah tegas menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan akan mencabut sekitar 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas kurang lebih 750 ribu hektare, termasuk di wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Dengan persetujuan Bapak Presiden, kami akan mencabut izin PBPH yang berkinerja buruk, sebagai bagian dari evaluasi besar-besaran tata kelola kehutanan," ujar Raja Juli Antoni dalam keterangan resmi, Jumat (5/12/2025).Baca Juga:
Langkah ini menyusul pencabutan sebelumnya pada Februari 2025 sebanyak 18 izin PBPH seluas 526.144 hektare, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Selain pencabutan izin, Kemenhut juga memberlakukan moratorium izin baru PBPH di hutan alam maupun hutan tanaman.
Raja Juli menambahkan, banyaknya gelondongan kayu yang terbawa banjir memicu dugaan praktik pembalakan liar.
Untuk itu, Kemenhut telah berkoordinasi dengan Polri dan melakukan investigasi menyeluruh menggunakan teknologi canggih.
"Kami memanfaatkan pemindaian drone dan perangkat lunak AIKO untuk mengetahui jenis kayu serta menelusuri asal-muasal material tersebut," ujarnya.
Menurut Menhut, langkah ini menjadi bagian dari upaya menjawab keingintahuan publik terkait dugaan keterkaitan kerusakan hutan dengan bencana banjir, sekaligus memastikan penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
Raja Juli menegaskan, penataan ulang izin PBPH dan investigasi kayu bukan sekadar formalitas.
"Ini komitmen kami untuk memperbaiki tata kelola kehutanan dan mencegah bencana di masa mendatang," tambahnya.*
JAKARTA Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad berharap pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pend
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp20,5 triliun untuk membantu 490 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan fisk
EKONOMI
BATU BARA Sejumlah pengusaha dan dokter di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, mengaku menjadi korban dugaan pemerasan yang dilakukan o
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati kembali mendapat kepercayaan di tingkat internasional. Bank Dunia menunj
EKONOMI
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara mengenai isu adanya surat presiden (Surpres) terkait calon pengganti dirinya
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggapi polemik komentar seorang dokter terhadap unggahan pasien BPJS Kesehatan di media sos
KESEHATAN
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, resmi mengajukan gugatan prapera
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami peningkatan setelah bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah
PEMERINTAHAN
MEDAN Perekonomian Sumatera Utara menunjukkan kinerja positif pada triwulan II 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat p
EKONOMI
BINJAI Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN) Binjai kembali mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN)
PENDIDIKAN