MA Gandeng KPK, 200 Pimpinan Pengadilan Dibekali Pendidikan Antikorupsi
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar pendidikan antikorupsi bagi 200 ketua dan wakil ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mengambil langkah tegas menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan akan mencabut sekitar 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas kurang lebih 750 ribu hektare, termasuk di wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Dengan persetujuan Bapak Presiden, kami akan mencabut izin PBPH yang berkinerja buruk, sebagai bagian dari evaluasi besar-besaran tata kelola kehutanan," ujar Raja Juli Antoni dalam keterangan resmi, Jumat (5/12/2025).Baca Juga:
Langkah ini menyusul pencabutan sebelumnya pada Februari 2025 sebanyak 18 izin PBPH seluas 526.144 hektare, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Selain pencabutan izin, Kemenhut juga memberlakukan moratorium izin baru PBPH di hutan alam maupun hutan tanaman.
Raja Juli menambahkan, banyaknya gelondongan kayu yang terbawa banjir memicu dugaan praktik pembalakan liar.
Untuk itu, Kemenhut telah berkoordinasi dengan Polri dan melakukan investigasi menyeluruh menggunakan teknologi canggih.
"Kami memanfaatkan pemindaian drone dan perangkat lunak AIKO untuk mengetahui jenis kayu serta menelusuri asal-muasal material tersebut," ujarnya.
Menurut Menhut, langkah ini menjadi bagian dari upaya menjawab keingintahuan publik terkait dugaan keterkaitan kerusakan hutan dengan bencana banjir, sekaligus memastikan penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
Raja Juli menegaskan, penataan ulang izin PBPH dan investigasi kayu bukan sekadar formalitas.
"Ini komitmen kami untuk memperbaiki tata kelola kehutanan dan mencegah bencana di masa mendatang," tambahnya.*
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar pendidikan antikorupsi bagi 200 ketua dan wakil ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
POLITIK
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan tidak akan menanggapi lebih jauh laporan tim advokat Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masih maraknya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di ruang digital terkait pelaksan
NASIONAL
Oleh Krisna.SUDAH terlalu lama pemekaran daerah dijual sebagai janji kesejahteraan. Narasinya indah, mudah dipercaya, dan terus diulang sej
OPINI
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, memilih tidak menemui ribuan massa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur
PERISTIWA
JAKARTA Dewan Pers menyerahkan dokumen masukan terkait perlindungan karya jurnalistik dalam revisi Rancangan UndangUndang Hak Cipta kep
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah jenderal purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam seb
NASIONAL
SEMARANG Mantan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin, yang menjadi terpidana kasus penembakan pelaj
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dilaporkan mengalami luka serius di bagian kaki dan wajah setelah serangan udara yang
INTERNASIONAL