Rakernas PSI Makassar Memanas, Massa Tolak Kedatangan Jokowi: ‘Sulsel Tidak Tunduk Pada Raja Jawa, Adili!’

MAKASSAR — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Makassar, Jumat (30/1/2026), diwarnai aksi penolakan terhadap kehadiran Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Aksi ini mencerminkan kritik publik yang meningkat terkait relasi kekuasaan dan dinamika partai politik pasca-masa jabatan Jokowi.

Rakernas PSI yang digelar di Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Tamalate, sedianya menghadirkan Jokowi, ayah dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Baca Juga:

• Rencana Perluasan Wilayah Bandar Lampung Dipertanyakan, JPSI Soroti Desa Sabah Balau yang “Dilewati”: Ada Kepentingan Apa Ini??

Kehadiran Presiden menimbulkan reaksi dari puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (Keramat).

Massa aksi menggelar demonstrasi di badan jalan, membakar ban, dan menyuarakan orasi penolakan.

Mereka juga membentangkan spanduk dengan pesan kritis, salah satunya bertuliskan: "Sulsel Tidak Tunduk Pada Raja Jawa, Menolak Dijadikan Kandang Gajah, Adili Jokowi."

Akibat aksi tersebut, aktivitas publik terganggu. Kemacetan panjang terjadi di sepanjang Jalan AP Pettarani hingga pertigaan Jalan Sultan Alauddin.

Aparat kepolisian terlihat berupaya mengendalikan situasi dan mengurai arus lalu lintas yang tersendat.

Situasi sempat memanas ketika beberapa kader PSI keluar dari area hotel dan mendekati massa demonstran, memicu dorong-mendorong singkat.

Polisi dan kader PSI lainnya turun tangan untuk mencegah eskalasi.

Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Aristone Sinaga atau Bro Ron, terdengar meminta kader partainya kembali ke area kegiatan.

Selain menolak kehadiran Jokowi, massa aksi juga menuntut pencopotan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal PSI.

Massa menilai Raja Juli gagal menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan hutan, yang berkontribusi terhadap bencana ekologis seperti banjir di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera.

Aksi penolakan ini menegaskan bahwa kehadiran tokoh politik nasional dalam agenda partai, terutama yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan elite partai, masih menyisakan pertanyaan publik terkait etika politik, konsentrasi kekuasaan, dan akuntabilitas pejabat negara.

Hingga penutupan Rakernas, aparat keamanan tetap bersiaga untuk mengantisipasi potensi gangguan lanjutan.*

(ad)

Rencana Perluasan Wilayah Bandar Lampung Dipertanyakan, JPSI Soroti Desa Sabah Balau yang “Dilewati”: Ada Kepentingan Apa Ini??

Pangdam XXI/Radin Inten Tekankan Keteladanan dan Netralitas kepada Pama Abituren 2025

Jelang Musda XI Golkar Sumut, MKGR Cabut Dukungan dari Hendri Yanto Sitorus dan Beralih ke Andar Amin Harahap

Jokowi Tiba di Makassar, Disambut Elite PSI dan Wagub Sulsel Jelang Pidato di Rakernas Partai

Setelah Penggeledahan Rumah dan Lima Lokasi Lain, Kejagung Segera Periksa Siti Nurbaya Bakar Sebagai Saksi Kasus Sawit

KPK Periksa Gus Yaqut Lagi, Fokus Hitung Kerugian Negara dari Dugaan Penyelewengan Kuota Haji 2023-2024