JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Disinformasi dan Propaganda Asing tidak akan mengusik kebebasan berekspresi maupun pers di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan untuk menenangkan kekhawatiran masyarakat terkait potensi pembatasan hak sipil.
"Enggak usah khawatir, ini enggak ada keterkaitan dengan pers, enggak terkait dengan kebebasan berekspresi," kata Supratman, Jumat (6/2/2026).Baca Juga:
Menurut Supratman, RUU ini bukan hal baru. Banyak negara telah memiliki aturan serupa untuk melindungi warganya dari berita bohong, disinformasi, misinformasi, dan konten manipulatif hasil kecerdasan buatan, termasuk deepfake.
Amerika Serikat dan Singapura, misalnya, memiliki regulasi serupa, begitu pula beberapa negara Eropa seperti Jerman dan Inggris.
"RUU ini semata-mata bertujuan untuk perlindungan terhadap kedaulatan negara. Itu penting, itu tugas kita bersama," ujar Supratman.
Menkum menekankan pentingnya RUU Disinformasi di tengah perkembangan geopolitik yang cepat dan dinamis.
Namun, hingga saat ini rancangan aturan tersebut masih dalam tahap kajian dan penyusunan naskah akademik.
Pemerintah juga berencana melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk memberikan masukan sebelum RUU disahkan.
"Ini masih sebatas kajian. Kami masih menyusun naskah akademik, sekaligus nanti akan minta masukan dari masyarakat," kata Supratman.
RUU Disinformasi dan Propaganda Asing diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk menangkal penyebaran informasi yang menyesatkan tanpa mengurangi ruang kebebasan berekspresi masyarakat dan independensi pers di Indonesia.*
(mt/dh)
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali, Eem Nurmanah, melakukan audiensi dengan Kepolisian Resor Kota
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Upaya besar dalam pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) kembali mendapatkan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sektor industri di Sumatera Utara (Sumut) memiliki potensi besar yang dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Dengan di
EKONOMI
JAKARTA Muhamad Kerry Adrianto Riza, anak dari buronan kasus korupsi Riza Chalid, mengungkapkan respons ayahnya terkait kerja sama sewa
HUKUM DAN KRIMINAL
TOKYO Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang &039micromanager&039 dalam memimpin pemerintahan. Gaya kep
NASIONAL
JAKARTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penyusunan Rancangan UndangUndang (RUU) tent
NASIONAL
JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan pentingnya langkahlangkah strategis untuk menjaga stabilita
EKONOMI
MANDAILING NATAL Di tengah kesibukannya, Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution, menyempatkan diri untuk meng
KESEHATAN
