Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meminta publik tidak khawatir terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing.
Menurut Supratman, aturan ini tidak akan menyentuh kebebasan pers maupun hak berekspresi masyarakat.
"Dan tidak usah khawatir, ini tidak ada keterkaitan dengan soal pers, terkait dengan kebebasan berekspresi," ujar Supratman di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (5/2).Baca Juga:
Ia menekankan tujuan RUU ini adalah untuk perlindungan kedaulatan negara.
"Tapi semata-mata tujuannya adalah bagaimana kemudian perlindungan terhadap kedaulatan negara itu penting. Dan itu tugas kita bersama," tambahnya.
Menyoal latar belakang RUU, Supratman menyebut dinamika geopolitik global yang kian cepat menjadi alasan perlunya aturan ini.
Ia menegaskan, banyak negara besar telah memiliki beleid serupa, termasuk Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan sejumlah negara Eropa seperti Jerman dan Inggris.
"Sekali lagi, ini masih sangat dini. Kami sedang melakukan kajian dan menyusun naskah akademik," ujarnya.
Pemerintah juga tidak memiliki target waktu tertentu untuk penyelesaian RUU ini.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bahwa proses kajian masih berlangsung dan penyempurnaan naskah akademik belum selesai.
"Enggak ada target. Kami lagi menyusun, menyempurnakan itu. Tapi belum selesai sampai saat ini," jelas Supratman.
RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap kedaulatan Indonesia tanpa mengganggu hak masyarakat dalam berekspresi dan kebebasan pers, sambil menyesuaikan praktik global.*
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL