Tragedi SPPI Jadi Alarm! Rieke Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola KDKMP Berbasis Hukum dan HAM
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah memperkuat landasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia
NASIONAL
MEDAN – Sebuah video yang menampilkan Plt Camat Barus, Sanggam Panggabean, menuding Aparatur Sipil Negara (ASN) menyamar sebagai anggota DPRD Sumut untuk memungut bantuan hunian tetap bagi korban bencana di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), viral di media sosial.
Pernyataan ini menuai reaksi cepat dari Anggota DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani, Jumat (6/2/2026).
Rahmansyah menyampaikan pihaknya telah menerima informasi dari masyarakat dan menyaksikan langsung video yang viral tersebut.Baca Juga:
Sebagai tindak lanjut, DPRD Sumut melalui Ketua DPRD telah melayangkan surat resmi kepada Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, dan Sekretaris Daerah untuk menghadirkan Plt Camat Barus dalam rapat dengar pendapat (RDP)."Kami ingin mendengar maksud dan tujuan pernyataan tersebut secara langsung, mengingat video itu telah beredar luas. Jika Plt Camat Barus tidak memenuhi panggilan RDP, DPRD Sumut akan menempuh langkah lanjutan sesuai hak dan kewenangan yang diatur UU MD3," ujar Rahmansyah.
Rahmansyah menegaskan, jika Plt Camat Barus tetap tidak hadir, ia akan menempuh jalur hukum, termasuk melaporkan oknum tersebut ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Surat resmi DPRD Sumut yang ditandatangani Ketua DPRD juga ditembuskan ke Kementerian PAN-RB, BKN Regional VI Medan, BKD, Inspektorat Provinsi Sumut, DPRD Tapteng, BKPSDM, dan Inspektorat Kabupaten Tapteng.
Selain itu, DPRD Sumut berencana mengundang perwakilan masyarakat, khususnya pihak yang mengunggah video pernyataan Plt Camat Barus, untuk menelusuri siapa yang sebenarnya mengatasnamakan DPRD Sumut atau ASN. Rahmansyah menekankan, "Jika pernyataan itu terbukti mengada-ada, konsekuensi hukum harus ditegakkan."
Kasus ini menjadi sorotan publik terkait transparansi pemberian bantuan bencana dan kewenangan pejabat pemerintah di tingkat kecamatan.*(mi/dh)
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah memperkuat landasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia
NASIONAL
BALIKPAPAN PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) me
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi perekonomian Indonesia tetap berada dalam jalur yang stabil dan
EKONOMI
BANDAR LAMPUNG Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 5 kilogram sabu dan 202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 diperkirakan mengalami ken
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons pengajuan praperadilan kedua yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Kepo
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan terduga penyuap Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu&039arif (YQB), tidak ik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan penyidikan dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pemberian amplop o
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) bernama Agok dilaporkan hanyut saat mandi bersama sejumlah temannya di Sun
PERISTIWA
SOLO Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah menemui Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Ten
EKONOMI