Kejagung Ungkap Pejabat ESDM Diduga Terlibat Kasus Korupsi Pertambangan PT AKT
JAKARTA Kejaksaan Agung tengah menyelidiki keterlibatan seorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons bantahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait anggaran pembangunan kapal yang disebut telah cair.
Purbaya mengaku hanya mengecek langsung ke industri galangan kapal dan mendapati belum ada pemesanan.
"Oh saya nggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada nggak yang di-order? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu," kata Purbaya usai rapat bersama pimpinan DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Februari 2026.Baca Juga:
Purbaya menyebut kemungkinan terdapat perbedaan data. Namun ia menegaskan, meskipun proyek tersebut bersumber dari pinjaman, mekanismenya tetap melalui Kementerian Keuangan.
"Yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga," ujarnya.
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti nilai pinjaman untuk proyek tersebut. Purbaya menekankan, yang terpenting program pembangunan kapal segera direalisasikan.
"Yang penting ketika ada program pembuatan kapal, cepat dilanjutkan ke bawah, itu saja," katanya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membantah pernyataan Purbaya yang menyebut anggaran pengadaan kapal telah dicairkan namun belum ada pesanan ke galangan dalam negeri.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Trenggono meminta Purbaya memeriksa kembali data di internal Kementerian Keuangan.
"Coba Anda tanya dulu sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," ujar Trenggono dalam video yang beredar, Selasa, 10 Februari 2026.
Ia menjelaskan, proyek pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah Inggris (UK).
Dalam rencana kerja sama yang pernah disampaikan pemerintah, Indonesia akan membangun sekitar 1.500 kapal ikan dengan dukungan pendanaan dari Inggris.
JAKARTA Kejaksaan Agung tengah menyelidiki keterlibatan seorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan bahwa kreativi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL