JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Abdullah menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang mengaku tidak berperan dalam revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2019. Menurut Abdullah, klaim tersebut tidak tepat dan menimbulkan miskonsepsi publik.
Abdullah menjelaskan bahwa revisi UU KPK, yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019, dibahas bersama antara DPR dan pemerintah.
Jokowi, kata Abdullah, saat itu telah mengirim tim yang mewakili pemerintah untuk berpartisipasi dalam pembahasan revisi UU.Baca Juga:
"Pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang intinya merasa tidak berperan dalam pengesahan UU KPK 2019 tidak tepat," kata Abdullah dalam keterangan resmi, Senin (16/2/2026).
Abdullah menambahkan, meskipun Jokowi tidak menandatangani UU tersebut, secara konstitusi hal itu tidak menolak keberlakuan UU.
"Berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, UU tetap berlaku 30 hari setelah disahkan, dengan atau tanpa tanda tangan presiden," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan setuju jika UU KPK dikembalikan ke versi lama, menanggapi usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad.
Jokowi menegaskan revisi UU KPK 2019 merupakan inisiatif DPR dan meminta publik tidak keliru memahami proses legislasi saat itu.
"Jangan keliru ya, inisiatif DPR. Memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan," ujar Jokowi.
Pernyataan Komisi III DPR ini menegaskan posisi legislatif bahwa revisi UU KPK tetap merupakan produk kolaborasi antara DPR dan pemerintah, meski presiden memilih untuk tidak menandatangani.*
(in/dh)
JAKARTA Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, PDI Perjuangan (PDIP) memiliki alasan strategis yang sangat kuat untuk kembali
POLITIK
JAKARTA Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dituduh menjadi pihak yang menginisiasi pengaduan skandal naturalisasi di Timnas Malaysia ke FIFA.
OLAHRAGA
JAKARTA Pernyataan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan dukungan terhadap pengembalian UndangUndang Komisi Pemberant
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan dukungannya terhadap tindakan tegas yang dilakukan Polri terhadap eks Kapolre
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan, menegaskan tantangannya kepada para ketua umum partai politik untuk berani maju sebagai calon pr
POLITIK
JAKARTA Advokat senior Eggi Sudjana meluapkan kekesalannya setelah dilecehkan dan dilabeli dibeli jadi pengkhianat serta disebut tuyu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menjelang bulan suci Ramadan, suasana di desadesa Jawa menjadi lebih hidup. Aroma masakan khas, suara doa, dan kebersamaan warga
SENI DAN BUDAYA
TANGERANG Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) t
POLITIK
TANGERANG Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri mendukung perjuangan buruh, terutama terkait hakhak da
EKONOMI
JAKARTA Konsultan jantung anak senior sekaligus Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A, menjadi sor
KESEHATAN
