JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, PDI Perjuangan (PDIP) memiliki alasan strategis yang sangat kuat untuk kembali mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.
Menurut Hendri, yang akrab disapa Hensa, langkah ini bukanlah kerugian bagi partai.
Justru, mengusung Megawati diyakini akan memperkuat soliditas internal PDIP di tengah persaingan politik yang kian sengit.Baca Juga:
"Buat PDIP, mengusung Megawati sebagai capres sama sekali tidak merugikan, malah memberikan keuntungan besar bagi partai," ujar Hensa kepada wartawan, Senin (16/2/2026).
Hensa menekankan, memajukan figur lain seperti Puan Maharani, Ganjar Pranowo, atau Pramono Anung berisiko memicu intrik internal terkait suksesi kepemimpinan partai.
"Kalau figur lain yang dimajukan, selain menimbulkan berbagai intrik di internal PDIP karena potensi menggantikan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum, soliditas partai belum tentu sekuat ketika Megawati sendiri yang maju," kata Hensa.
Selain menjaga soliditas, Hensa juga mengingatkan ancaman nyata dari Partai Gerindra dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029.
Tanpa Megawati di kertas suara Pilpres, perolehan kursi PDIP di DPR berisiko menurun dan disalip Gerindra.
"Untuk menciptakan coattail effect yang optimal bagi PDIP, partai ini perlu mengusung Megawati. Tanpa Bu Mega, ada risiko kalah telak dari Gerindra di Pileg nanti, sehingga rekor hattrick kursi mereka bisa terputus," tegas Hensa.
Menurut Hensa, Gerindra berpotensi mencatatkan sejarah baru dalam perolehan kursi DPR, bahkan melebihi rekor PDIP pada 1999 yang mencapai 33 persen.
"Saya yakin angka 35 persen bukan hal mustahil bagi Gerindra. Agar perolehan kursi DPR tidak merosot tajam, Megawati harus dicalonkan," tambahnya.
Meski peluang Megawati menumbangkan Prabowo Subianto sebagai petahana masih terbuka tipis, kehadirannya tetap dianggap penting sebagai penyeimbang politik nasional.
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta merespons laporan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yang dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA) t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp826 triliun hingga 30 April 2026. Angka tersebut set
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota
HUKUM DAN KRIMINAL
JAMBI Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menekankan pentingnya internalisasi Kode Etik Jurnalistik bagi
NASIONAL
KONAWE SELATAN Oknum anggota TNI berinisial Sertu Majid Bone alias MB, yang diduga terlibat kasus pencabulan terhadap seorang bocah seko
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kembali melemah pada perdagangan Rabu (20/5/2026) yang bertepatan de
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu, 20 Mei 2026. Pelemahan terjadi di ten
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Rabu, 20 Mei 2026, di tengah meningkatnya kehatihatian pelaku
EKONOMI
JAKARTA Mayoritas harga pangan di tingkat nasional kembali mengalami kenaikan pada Rabu, 20 Mei 2026. Kenaikan tercatat pada sejumlah komo
EKONOMI
JAKARTA Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari jurnalis dan aktivis dilaporkan ditangkap tentara Israel saat mengikuti mi
PERISTIWA
