Jusuf Kalla: Biar Saja Cabai Mahal, Petani Setahun Sekali Bisa Beli Baju Baru
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan respons Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla
EKONOMI
BATU BARA – Polemik pembangunan irigasi di Desa Sei Mataram, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, kian memanas.
Anggota DPRD Batu Bara dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Ridwan, turun langsung ke lapangan menyusul kekecewaan masyarakat terhadap proyek yang dinilai tidak sesuai harapan.Rabu 4/3/2026
Proyek irigasi yang merupakan bagian dari program Optimalisasi Lahan Rawa (OPLA) memiliki nilai anggaran sebesar Rp515.200.000.Baca Juga:
Rincian pekerjaannya meliputi normalisasi sepanjang 1.000 meter, perbaikan tiga pintu air (bentang 4–5 meter), serta pembangunan tiga pintu air baru (bentang 3–4 meter).Namun ironisnya, meskipun belum dilakukan Serah Terima Pekerjaan (PHO), sejumlah bagian fisik proyek sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kualitas pekerjaan dan sistem pengawasan.
Soroti Pengawasan dan Minta Evaluasi TotalDalam tinjauannya, Ridwan menegaskan bahwa proyek tersebut patut dipertanyakan, apalagi dikaitkan dengan program prioritas nasional dalam mendukung swasembada pangan.
"Kalau belum serah terima tapi sudah rusak, ini jelas ada yang tidak beres. Ini menyangkut uang rakyat dan program ketahanan pangan nasional," tegas Ridwan.Lebih lanjut, ia secara tegas meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Batu Bara.
"Saya minta Kadis Pertanian dan PPTK dicopot. Saya juga meminta kepada Bupati agar segera mengevaluasi Dinas Pertanian secara menyeluruh," ujar Ridwan dengan nada tegas.Menurutnya, apabila pengawasan berjalan maksimal, kerusakan sebelum PHO tidak seharusnya terjadi. Dalam proyek ini disebutkan adanya fungsi pemantauan sejak awal pelaksanaan, termasuk keterlibatan Kodim 0208/Asahan dalam pengawasan kegiatan OPLA.
Diminta Bangun Ulang Jika Tak Sesuai Spesifikasi
Ridwan menegaskan, jika hasil pemeriksaan nantinya menemukan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, maka proyek tersebut harus diperbaiki atau bahkan dibangun ulang."Jangan sampai program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah pusat tercoreng karena pekerjaan asal jadi. Ini harus menjadi perhatian serius," tambahnya.Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat Desa Sei Mataram masih menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Batu Bara, untuk merespons tuntutan evaluasi tersebut.*
(dh)
Baca Juga:
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan respons Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menetapkan target ambisius menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026. Pernyataan ini disampaikan Menter
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsour
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, resmi menghentikan operasionalnya akib
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus meningka
EKONOMI
MEDAN Realisasi investasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpin
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kepala Kepolisian Resor Padangsidimpuan Wira Prayatna meninjau lahan jagung dan gudang sarana prasarana pertanian di Des
PERTANIAN AGRIBISNIS
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar kegiatan Peningkatan Pemahaman Penyusunan Naskah Akademik Tahun Anggaran 2026,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara menyatakan seluruh data investor di daera
EKONOMI