Pertanyakan Loyalitas Rapidin dan Hasyim Terhadap DPP PDIP, Japorman Saragih Tegaskan Hanya Ketua Umum yang Memiliki Hak Prerogatif

"Jika saja Ketua DPD Sumut mengikuti instruksi DPP, tentu masalah SK ini tidak akan terjadi. Sebagaimana petunjuk DPP, seharusnya Konfercab sudah selesai pada tahun 2025 agar konsolidasi di semua tingkatan kepengurusan bisa berjalan dengan baik. Ini penting untuk mempersiapkan partai agar siap tempur pada Pemilu 2029," lanjut Japorman, dengan semangat.

Menurut Japorman, berlarut-larutnya masalah penetapan SK tersebut akan mengganggu jalannya konsolidasi internal PDIP.

Sebagai salah satu partai besar yang tengah mempersiapkan strategi untuk Pemilu 2029, PDIP harus memastikan bahwa setiap elemen dalam struktur partai bekerja dengan solid dan sejalan dengan keputusan DPP.

Tanpa adanya kesatuan dan keselarasan antara DPD dan DPP, Japorman khawatir PDIP akan menghadapi kesulitan dalam menghadapi tantangan politik di masa depan.

"Partai ini tidak boleh terpecah. Konsolidasi harus dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik. Agar nantinya PDIP bisa menghadapi Pemilu 2029 dengan kekuatan penuh dan tetap menjadi partai yang solid serta dapat diandalkan oleh rakyat," pungkas Japorman.*

(ad)

Modus Mudik Lebaran, Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 2 Kg Sabu di Bandara Kualanamu

Gubernur Bobby Nasution Pantau Stabilisasi Harga Pangan di Medan, Pastikan Tidak Ada Lonjakan Menjelang Lebaran

Uang Pecahan Baru Langka di Bank, Pedagang Pasar Gelap Cuan Besar! GM KB FKPPI Soroti Kelalaian BI Sumut

Muscab Partai Hanura Binjai Tetapkan Abd Kadafi Pane sebagai Ketua DPC 2025–2030

Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas: Harga Sembako di Medan Terkendali, Daging Lebih Murah dari Tahun Lalu

Wali Kota Medan Rico Waas Tutup Ramadhan Fair XX, Transaksi UMKM Tembus Rp2,2 Miliar