Usai Polemik Tahanan Rumah Yaqut, Pimpinan KPK Dilaporkan ke Dewas
JAKARTA Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melaporkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi beserta ja
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Sejumlah fungsionaris dan Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP di Kota Medan mempertanyakan legalitas pelaksanaan rapat konsolidasi PAC pada Februari 2026 serta fit and proper tes calon ketua, yang berlangsung pada 17 Maret 2026.
Mereka menilai tahapan tersebut tidak sah karena Surat Keputusan (SK) PAC dan DPC belum diperbarui.
Ketua PAC Medan Baru, Jumbo Ginting, menegaskan bahwa rapat PAC tidak bisa digelar tanpa perpanjangan SK.Baca Juga:
"Kami tidak bersedia menggelar rapat PAC karena SK kami sudah berakhir. Jika ingin digelar, terlebih dahulu harus dikeluarkan SK perpanjangan agar mengikuti mekanisme partai," kata Jumbo kepada wartawan, Rabu (25/3).
Jumbo menambahkan, rapat yang dipimpin fungsionaris DPC Medan dinilai tidak sah karena SK DPC dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) belum diterbitkan.
Ia menyoroti potensi masalah legalitas jika SK PAC Kota Medan ditandatangani oleh pengurus yang SK DPD-nya sendiri belum disahkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Hal senada disampaikan Ketua PAC Medan Marelan, Nurmahadi. Ia mengaku hadir pada rapat PAC Medan Marelan, namun menegaskan tidak mengakui keabsahan rapat.
"Utusan DPC yang hadir, Margareth dan Fuad Akbar, tidak bisa menunjukkan SK DPC yang telah ditandatangani DPP. Saya sudah mengingatkan seluruh peserta, tapi rapat tetap dilanjutkan," ujarnya.
Nurmahadi menambahkan, sebagai bentuk protes, PAC Medan Marelan tidak menandatangani hasil rapat penjaringan calon ketua.
Meskipun 19 dari 21 PAC Kota Medan telah melaksanakan konsolidasi dan fit and proper tes, kedua PAC yang menolak menegaskan bahwa mekanisme partai harus dipenuhi agar tahapan tersebut sah secara hukum partai.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan proses penjaringan calon ketua PAC di Kota Medan, terutama menjelang pengesahan SK DPC dan DPD oleh DPP PDIP.*
JAKARTA Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melaporkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi beserta ja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Agung Sunarto melantik jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 20262031 di Gedung Mahkamah Agu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan ba
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperkirakan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumat
NASIONAL
MEDAN PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara memberikan potongan harga tiket kereta api kelas eksekutif pascapuncak a
EKONOMI
TAPANULI SELATAN Sorotan terhadap Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, Efridayanti Pakpahan, kian menguat
POLITIK
PADANGSIDIMPUAN Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, H. Rahmat Marzuki, S.H., M.H., CGCAE, mengikuti kegiatan Analisis dan Evaluasi (
PEMERINTAHAN
MEDAN Sejumlah fungsionaris dan Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP di Kota Medan mempertanyakan legalitas pelaksanaan rapat konsolida
POLITIK
PADANGSIDIMPUAN Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Padangsidimpuan, Sumatera Utara, memperkuat pengamanan arus mudik dan arus balik L
NASIONAL
MEDAN Kondisi kebun binatang Medan Zoo, milik Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, memprihatinkan. Dari keterangan pengelola, jumlah ratarat
PARIWISATA