Motor Hilang Beruntun di Lapangan Merdeka, Rico Waas Janji Evaluasi Sistem Parkir dan Keamanan
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengelo
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melaporkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi beserta jajaran penindakan ke Dewan Pengawas KPK.
Laporan itu berkaitan dengan polemik pengalihan status penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023–2024.
Boyamin menyampaikan laporan tersebut langsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026. Ia menyebut ada sejumlah dugaan pelanggaran yang menjadi dasar pengaduan ke Dewas.Baca Juga:
Menurut dia, pimpinan KPK diduga tidak mengantisipasi atau melaporkan dugaan intervensi pihak luar terkait keputusan pengalihan status penahanan.
Selain itu, pernyataan pejabat KPK dinilai tidak konsisten terkait kondisi kesehatan Yaqut saat statusnya diubah menjadi tahanan rumah.
Perbedaan keterangan antara juru bicara KPK dan Deputi Penindakan KPK turut menjadi sorotan dalam laporan tersebut.
Juru bicara menyebut kondisi Yaqut dalam keadaan sehat, sementara pihak penindakan menyatakan terdapat riwayat penyakit.
Boyamin juga mempertanyakan prosedur pemeriksaan kesehatan sebelum pengalihan status penahanan. Ia menilai langkah tersebut semestinya dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten untuk memastikan kelayakan tahanan rumah.
Selain itu, ia menduga pengambilan keputusan pengalihan penahanan tidak melalui mekanisme kolektif kolegial pimpinan KPK sehingga berpotensi menimbulkan persoalan prosedural.
Atas dasar itu, MAKI meminta Dewan Pengawas KPK melakukan pemeriksaan etik terhadap pihak-pihak yang terlibat serta memastikan apakah kebijakan tersebut sesuai dengan kode etik dan prinsip tata kelola lembaga antirasuah.
Sementara itu, hingga laporan disampaikan, Dewan Pengawas KPK belum memberikan tanggapan resmi terkait pengaduan tersebut.
Diketahui, Yaqut sempat dialihkan statusnya menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026 sebelum kembali ditahan di rumah tahanan KPK pada 23 Maret 2026.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengelo
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memburu Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sebuah obrolan santai di warung kopi tanpa agenda khusus ternyata melahirkan organisasi sosial yang kini aktif melestarikan a
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah daerah di Indonesia menjadikan pelestarian lingkungan sebagai
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintahan memperkuat sinergi dalam memb
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution memastikan seluruh kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Sumut yan
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi meluncurkan Berkah APP, aplikasi digital yang dirancang untuk m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan kerugian negara dalam p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, didug
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan intimidasi yang dialami dr. Eliza Princi
NASIONAL