Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
MEDAN – Sejumlah fungsionaris dan Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP di Kota Medan mempertanyakan legalitas pelaksanaan rapat konsolidasi PAC pada Februari 2026 serta fit and proper tes calon ketua, yang berlangsung pada 17 Maret 2026.
Mereka menilai tahapan tersebut tidak sah karena Surat Keputusan (SK) PAC dan DPC belum diperbarui.
Ketua PAC Medan Baru, Jumbo Ginting, menegaskan bahwa rapat PAC tidak bisa digelar tanpa perpanjangan SK.Baca Juga:
"Kami tidak bersedia menggelar rapat PAC karena SK kami sudah berakhir. Jika ingin digelar, terlebih dahulu harus dikeluarkan SK perpanjangan agar mengikuti mekanisme partai," kata Jumbo kepada wartawan, Rabu (25/3).
Jumbo menambahkan, rapat yang dipimpin fungsionaris DPC Medan dinilai tidak sah karena SK DPC dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) belum diterbitkan.
Ia menyoroti potensi masalah legalitas jika SK PAC Kota Medan ditandatangani oleh pengurus yang SK DPD-nya sendiri belum disahkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Hal senada disampaikan Ketua PAC Medan Marelan, Nurmahadi. Ia mengaku hadir pada rapat PAC Medan Marelan, namun menegaskan tidak mengakui keabsahan rapat.
"Utusan DPC yang hadir, Margareth dan Fuad Akbar, tidak bisa menunjukkan SK DPC yang telah ditandatangani DPP. Saya sudah mengingatkan seluruh peserta, tapi rapat tetap dilanjutkan," ujarnya.
Nurmahadi menambahkan, sebagai bentuk protes, PAC Medan Marelan tidak menandatangani hasil rapat penjaringan calon ketua.
Meskipun 19 dari 21 PAC Kota Medan telah melaksanakan konsolidasi dan fit and proper tes, kedua PAC yang menolak menegaskan bahwa mekanisme partai harus dipenuhi agar tahapan tersebut sah secara hukum partai.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan proses penjaringan calon ketua PAC di Kota Medan, terutama menjelang pengesahan SK DPC dan DPD oleh DPP PDIP.*
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI