MBG Terancam Gugatan MK, Sikap Pelaksana Menuai Kritikan Publik

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menghadapi sorotan tajam.

Selain digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sumber pendanaan dari APBN 2026, program ini juga menuai kritik karena sikap oknum pelaksana di lapangan.

Pengamat kebijakan publik, Samuel F. Silaen, menilai polemik MBG kini tidak lagi sekadar masalah teknis, seperti distribusi yang belum rapi atau kasus keracunan, tetapi telah bergeser ke aspek perilaku aparat pelaksana.

Baca Juga:

• Kementerian ESDM Tambah 13 Proyek Hilirisasi Energi dengan Total Investasi Rp 239 Triliun

"Masalahnya sudah menyentuh sikap oknum petugas yang memancing kemarahan publik," ujarnya, Sabtu (28/3/2026).
Silaen menegaskan, hal ini berisiko mencederai kepercayaan masyarakat terhadap program yang dibiayai dari pajak rakyat dan utang negara.

Sorotan Anggaran dan Potensi Pelanggaran Konstitusi

Dalam dokumen gugatan ke MK disebutkan sebagian anggaran MBG bersumber dari pos pendidikan. Dari total anggaran pendidikan Rp769,1 triliun, sekitar Rp223 triliun dialokasikan untuk program MBG.

Silaen menilai kebijakan ini berpotensi melanggar amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen APBN untuk pendidikan.

"Kalau menggerus porsi pendidikan, ini bisa masuk kategori pelanggaran serius. Niat baik tidak boleh dijalankan dengan cara keliru," katanya.

Kritik terhadap Oknum SPPG

Silaen juga menyoroti tindakan oknum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.

Dugaan perilaku defensif atau menyerang balik masyarakat saat mendapat kritik menunjukkan rendahnya profesionalisme dan kematangan emosional SDM.

"Kalau ada kritik soal kualitas makanan, seharusnya jadi evaluasi, bukan dibalas defensif. Ini menunjukkan krisis empati," katanya.

Evaluasi SDM dan Risiko Program

Menurut Silaen, polemik ini mengindikasikan kebutuhan perbaikan SDM pelaksana program.

"Program besar seperti MBG membutuhkan SDM matang secara profesional dan emosional, memahami etika pelayanan publik, bukan hanya tugas teknis," jelasnya.

Ia menekankan, tanpa evaluasi menyeluruh, program strategis ini justru berpotensi menjadi beban.

Perbaikan, Bukan Pembubaran

Silaen menegaskan solusi bukan pembubaran MBG, melainkan perbaikan total, baik dari sisi kebijakan anggaran maupun kualitas SDM di lapangan.

"Yang harus dibenahi adalah sistemnya, terutama SDM dan tata kelola. Jangan sampai niat baik pemerintah justru rusak di tingkat pelaksana," pungkasnya.*

(dh)

Kementerian ESDM Tambah 13 Proyek Hilirisasi Energi dengan Total Investasi Rp 239 Triliun

BPDP Diharapkan Tingkatkan Kualitas SDM Kelapa Sawit untuk Hadapi Tantangan Industri

Ketegangan Timur Tengah Picu Lonjakan Risiko Pelayaran, Selat Hormuz Masuk Zona Bahaya

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Hitung Ulang Pemangkasan RKAB Nikel dan Batu Bara, Prioritaskan Kepentingan Domestik

Makan Bergizi dalam Pusaran Nalar dan Kritik

Ribuan SPPG di Indonesia Suspend, BGN Ingatkan Pentingnya SLHS