Legitimasi Kekuasaan Presiden Prabowo Dibangun di Atas Demokrasi Sah dan Kuat

JAKARTA — Ketua Koordinator Relawan Prabowo Digital Team (PRIDE), Anthony Leong, menegaskan legitimasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto lahir dari proses demokrasi yang sah dan kuat.

Menurutnya, pergantian atau mandat kekuasaan di negara hukum hanya dapat diperoleh melalui mekanisme elektoral, bukan tekanan massa di jalanan.

"Presiden Prabowo Subianto memperoleh mandat rakyat melalui proses demokrasi yang legitimate. Oleh karena itu, setiap kritik harus disampaikan dalam koridor konstitusi, bukan melalui narasi delegitimasi yang berpotensi merusak tatanan demokrasi itu sendiri," ujar Anthony, Kamis (9/4/2026).

Baca Juga:

• Buntut Pernyataan ‘Menjatuhkan Prabowo’, Saiful Mujani dan Islah Bahrawi Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Penghasutan

Anthony menekankan kritik adalah elemen vital dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara etis dan berbasis data.

Upaya mendorong perubahan kekuasaan lewat jalur ekstra konstitusional hanya akan menimbulkan ketidakpastian dan mengancam stabilitas nasional.

"Kondisi global yang tidak menentu seharusnya kita di dalam negeri solid dan mendukung memberi masukan kepada pemerintah dengan cara yang benar," tambah Anthony.

Ia menekankan stabilitas politik adalah kunci pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pengalaman banyak negara menunjukkan instabilitas politik selalu berujung pada perlambatan ekonomi, volatilitas pasar, dan hilangnya kepercayaan pelaku usaha.

Anthony juga menekankan pentingnya atmosfer politik kondusif untuk mendukung agenda besar pemerintah, seperti penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing nasional.

Pernyataan ini sejalan dengan kekhawatiran Presiden Prabowo dalam rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan kemarin.

Presiden menyoroti ancaman hoaks dan fitnah yang kini semakin berbahaya berkat teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).

"Dulu kirim pasukan, kirim bom, sekarang tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed, dengan fitnah, hoaks," ujar Presiden Prabowo, menyinggung penyebaran narasi destruktif melalui media digital.

Menanggapi hal tersebut, Anthony mengajak masyarakat dan akademisi tetap mengedepankan narasi solutif demi menjaga persatuan bangsa.

"Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus dikelola dengan tanggung jawab agar tidak berkembang menjadi disrupsi sosial maupun ekonomi," pungkasnya.*

(vo/ad)

Buntut Pernyataan ‘Menjatuhkan Prabowo’, Saiful Mujani dan Islah Bahrawi Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Penghasutan

Istana Respons Desakan Pembentukan TGPF untuk Usut Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus

Anggota DPR Soedeson Tandra Kritik RUU Perampasan Aset: Rampas Tanpa Proses Hukum Adalah Kesalahan

Adik Ipar Jokowi Disebut Terima Uang Suap Rp425 Juta dari Terpidana Korupsi DJKA

Heboh Isu Pemakzulan Dirinya, Begini Respons Presiden Prabowo

Eks Menhub Mangkir, Anggota DPR RI Lokot Nasution Bersaksi di Sidang Dugaan Korupsi DJKA di PN Medan