Bukan Soal Emas 74 Kg! Kubu Febrie Adriansyah Ungkap Fokus Utama di Praperadilan
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
SOLO- Presiden ke-7 RI Joko Widodo menolak permintaan untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada publik. Ia menegaskan dokumen tersebut hanya akan dibuka dalam forum persidangan.
Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi permintaan dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait polemik dugaan ijazah palsu.
"Serahkan pada proses hukum yang ada, mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya yang disuruh menunjukkan," kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jumat (10/4/2026).Baca Juga:
Menurut Jokowi, logika pembuktian dalam hukum tidak membebankan pihak yang dituduh untuk menunjukkan bukti, melainkan kepada pihak yang melayangkan tuduhan.
"Nanti semua orang bisa menuduh dan menyuruh menunjukkan buktinya yang dituduh. Kebalik-balik itu," ujarnya.
Terkait langkah Jusuf Kalla yang melaporkan pihak tertentu ke kepolisian, Jokowi menilai hal tersebut sebagai langkah yang baik. Namun, ia enggan berspekulasi lebih jauh dan memilih menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum.
Jokowi berharap kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret namanya segera rampung dan dilimpahkan ke pengadilan. Ia menyebut perkara tersebut telah berjalan hampir satu tahun.
"Kalau sudah di pengadilan nanti jelas, mana yang benar dan mana yang salah," katanya.
Jokowi juga menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan ijazah asli, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, apabila diminta oleh hakim di persidangan.
"Forumnya jelas, forum hukumnya ada di pengadilan," tegasnya.
Ia turut membantah anggapan bahwa polemik ijazah tersebut memecah masyarakat. Menurutnya, persoalan itu merupakan urusan pribadi terkait tuduhan pencemaran nama baik.
Selain itu, Jokowi juga menepis kabar yang menyebut dirinya membiayai pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyiapkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan untuk diperbantukan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta mengecam praktik pembakaran hutan dan lahan yang diduga dilakukan untu
NASIONAL
BENER MERIAH Ribuan warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mengikuti Apel Kebangsaan Indonesia Damai di Gedung Olahraga dan Seni (GORS) Desa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan program pendampingan peningkatan produktivitas bagi 20 perusahaan mulai Septembe
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kemarau yang berpotensi semakin keri
NASIONAL
JAKARTA Universitas Paramadina mempertemukan akademisi, pendidik, praktisi, pembuat kebijakan dan mahasiswa dari Indonesia, Inggris serta
PENDIDIKAN
JAKARTA Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menempuh jalur sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah pengaduannya ter
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan terhadap dua anak di Sidikalang, Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengklaim menemukan 40 kete
NASIONAL