Kuliner Malam di Medan: 8 Spot Seafood Pinggir Jalan yang Wajib Dicoba
MEDAN Kuliner malam di Kota Medan selalu punya daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta seafood. Beragam pilihan tempat makan pinggi
PARIWISATA
JAKARTA – Polemik pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terus bergulir.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan yang dinilai belum transparan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, mempertanyakan realisasi pengadaan motor listrik yang disebut tetap berjalan meski sebelumnya sempat ditolak oleh Kementerian Keuangan.Baca Juga:
"Informasi dari Kementerian Keuangan dan BGN saling bertolak belakang, ini perlu diluruskan," ujar Pulung, Senin (13/4/2026).
Ia menilai pengadaan dengan nilai mencapai Rp1,39 triliun tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk terkait waktu realisasi barang yang baru dilakukan pada 2026, meski menggunakan anggaran 2025.
Selain itu, DPR juga menyoroti dugaan harga pengadaan yang lebih tinggi dibanding harga pasar. Hal ini dikhawatirkan berpotensi merugikan keuangan negara jika tidak disertai penjelasan yang akuntabel.
Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengungkapkan pihaknya tidak pernah diajak berkonsultasi terkait rencana pengadaan tersebut.
"Kalau disampaikan ke kami, pasti akan kami tolak," kata Charles.
Ia juga menyoroti kesiapan infrastruktur pihak distributor yang dinilai belum memadai, termasuk kantor yang disebut belum rampung saat proyek sudah berjalan.
Di sisi lain, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut telah direncanakan sejak awal dalam anggaran tahun 2025 dan berjalan sesuai prosedur.
"Pengadaan ini bukan program mendadak, sudah melalui mekanisme yang berlaku," ujarnya.
Dadan menjelaskan, dari target 25.644 unit motor listrik, sebanyak 21.801 unit telah direalisasikan hingga Maret 2026. Sementara sisa anggaran telah dikembalikan ke kas negara sesuai aturan.
Ia juga memastikan bahwa seluruh motor listrik merupakan produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen.
Saat ini, distribusi kendaraan masih menunggu penyelesaian administrasi agar tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Sebagai tindak lanjut, Komisi IX DPR RI berencana memanggil BGN untuk memberikan penjelasan dalam rapat kerja. DPR menilai langkah ini penting guna memastikan pengelolaan anggaran tetap transparan dan akuntabel.*
(tm/dh)
MEDAN Kuliner malam di Kota Medan selalu punya daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta seafood. Beragam pilihan tempat makan pinggi
PARIWISATA
JAKARTA Bank Indonesia (BI) mengambil langkah baru dengan meningkatkan remunerasi atau bunga atas pengelolaan kas pemerintah. Kebijakan
EKONOMI
JAKARTA Isu perombakan kabinet atau reshuffle di jajaran Menteri Keuangan kembali mencuat di tengah dinamika ekonomi nasional. Nama ekon
POLITIK
JAKARTA Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), muncul konsep baru yang disebut AI Sandwich sebagai pendekatan agar ma
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum berencana mengisi posisi dua wakil menteri (wame
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang secara berulang mene
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tidak mempermasalahkan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait pembukaan peluang
POLITIK
MEDAN Sumatera Utara memiliki banyak destinasi camping yang menarik dan mudah dijangkau dari Kota Medan. Lokasilokasi ini menawarkan peng
PARIWISATA
JAKARTA Komisi II DPR RI berencana mengunjungi sejumlah partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen, un
POLITIK