PBB Gugat UU Partai Politik ke MK, Ini Poin yang Dipersoalkan

Karena itu, pihaknya meminta MK membatasi kewenangan tersebut agar tidak menjadi pintu masuk intervensi dalam konflik internal partai.

"Kami meminta agar Mahkamah Konstitusi membatasi kewenangan pengesahan itu, cukup sebagai pencatat peristiwa hukum saja," kata Gugum.

Selain itu, PBB juga meminta MK mengambil alih penyelesaian sengketa dualisme kepengurusan partai politik yang selama ini dinilai tidak efektif ditangani oleh mekanisme internal.

Sekretaris Jenderal PBB hasil Muktamar VI Bali, Ali Amran Tanjung, menilai penguatan sistem hukum diperlukan untuk mencegah konflik internal partai merusak legitimasi tata kelola politik.

"Diperlukan sistem yang kuat agar tidak ada pihak yang melampaui kewenangannya dalam penyelesaian konflik partai," ujarnya.*

(vo/ad)

Ade Armando dan Abu Janda Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Diduga Sebar Provokasi Video Ceramah Jusuf Kalla

Ahli Hukum Nilai Perkara Pengalihan Aset PTPN ke NDP Belum Layak Masuk Ranah Pidana

Rupiah Menguat Jelang RDG BI, Sentimen Global Mulai Mereda

IHSG Terkoreksi ke 7.560, Investor Waspadai Ketegangan Timur Tengah

Emas Antam Tiba-Tiba Melonjak, Padahal Harga Dunia Melemah! Ini Penyebabnya

Pelaku UMKM Wajib Tahu, KUR Mandiri 2026 Bisa Cair hingga Rp50 Juta!