Peran Dadan Hindayana Terkuak di Skema Jual Titik SPPG MBG, Uang Mengalir ke Atas
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali menggugat Undang-Undang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan tersebut menyoroti kewenangan Menteri Hukum dalam mengesahkan kepengurusan partai yang dinilai berpotensi disalahgunakan.
Ketua Umum PBB hasil Muktamar VI Bali, Gugum Ridho Putra, mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.Baca Juga:
"Kami sudah menyampaikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," kata Gugum, Selasa, 21 April 2026.
Gugum menjelaskan, gugatan ini dipicu konflik internal PBB setelah Muktamar VI di Bali.
Menurut dia, pihaknya telah lebih dulu mengajukan pengesahan kepengurusan ke Kementerian Hukum pada 9 Maret 2026.
Namun, tiga hari kemudian muncul permohonan tandingan dari pihak lain melalui Musyawarah Dewan Partai (MDP).
Ia menilai secara hukum administrasi, permohonan yang lebih dahulu diajukan semestinya mendapat prioritas.
"Secara hukum publik, yang datang lebih dulu harusnya dilayani dan disahkan," ujarnya.
Gugum juga menegaskan kepengurusan hasil Muktamar VI sah secara organisasi, sementara hasil MDP dinilai tidak sesuai prosedur.
Ia menyebut penyelenggaraan MDP tidak memiliki legitimasi karena dilakukan oleh unsur di luar struktur Dewan Pimpinan Pusat.
Di tengah polemik tersebut, Gugum menyebut telah beredar kabar bahwa Kementerian Hukum telah mengesahkan kepengurusan hasil MDP.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
SINGKIL Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para pu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN