Kelompok Tani Gugat Bupati Simalungun ke PTUN, Sengketa Kebun Plasma Memanas
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Aktivis media sosial Ade Armando dan Permadi Arya atau Abu Janda dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan dan provokasi di media sosial.
Laporan itu terkait unggahan potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, yang disampaikan di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM).
Laporan diajukan oleh Aliansi Profesi Advokat Maluku (APAM) dan telah teregistrasi dengan nomor LP/B/2767/IV/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 20 April 2026.Baca Juga:
Perwakilan APAM, Paman Nurlette, mengatakan pelaporan dilakukan karena dugaan penyebaran konten yang dinilai memicu kegaduhan di ruang publik.
Ia menyebut potongan video yang beredar di media sosial tidak disajikan secara utuh sehingga menimbulkan persepsi keliru.
"Kami mendatangi Polda Metro Jaya dalam rangka membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana penghasutan dan provokasi melalui media sosial," kata Nurlette, Selasa, 21 April 2026.
Menurut APAM, video ceramah Jusuf Kalla yang diunggah melalui kanal YouTube Cokro TV dan sejumlah akun Facebook menjadi pemicu polemik.
Pelapor juga menyerahkan barang bukti berupa video utuh, potongan video yang beredar, serta tangkapan layar unggahan.
Dalam laporan itu, Ade Armando dan Abu Janda diduga melanggar Pasal 48 juncto Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 243 KUHP.
Nurlette menegaskan laporan tersebut bukan atas nama Jusuf Kalla, melainkan inisiatif pelapor yang menilai adanya unsur kesengajaan dalam penyebaran konten.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto membenarkan adanya laporan tersebut.
"Benar ada laporan tersebut. Saat ini masih dalam tahap pengkajian," ujarnya.
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
MIMIKA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti minimnya penerangan di ruang kelas saat meninjau Sentra Pendidikan di Kabupaten Mim
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menj
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh agama serta pelaku sejar
NASIONAL
JAKARTA Advokat Ahmad Khozinudin menuding pakar hukum tata negara Feri Amsari telah dikriminalisasi setelah dilaporkan ke Polda Metro Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peneliti Australian National University (ANU), Sana Jaffrey, menyoroti perubahan pendekatan politik Presiden ke7 RI Joko Widodo
POLITIK
JAKARTA Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menilai progres
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan pidana nonpenjar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali menggugat UndangUndang Partai Politik ke Mahkamah Konsti
POLITIK
BANDA ACEH Delegasi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) melakukan kunjungan strategis ke sejumlah perguruan tinggi vokasi serta menja
PENDIDIKAN