Rico Waas Temukan Kendaraan Dinas Pemko Medan Nunggak Pajak, Ada yang Tanpa Pelat dan Spion
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Polemik seputar kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Tersangka Roy Suryo menyatakan tidak yakin berkas perkara akan dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi.
Roy Suryo menilai proses hukum yang berjalan saat ini tidak akan berujung pada penetapan P21. Ia bahkan mengutip pernyataan mantan Wakapolri terkait istilah "negara mafia" jika perkara tersebut sampai dinyatakan lengkap oleh jaksa.
"Enggak yakin sama sekali (P21 terbit) karena enggak mungkin," ujar Roy Suryo dalam keterangannya, dikutip Minggu (10/5/2026).Baca Juga:
Ia juga menilai bukti dalam perkara tersebut tidak cukup kuat untuk dilanjutkan ke tahap persidangan. Menurutnya, proses hukum yang berjalan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pernyataan Roy Suryo itu langsung ditanggapi Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), Andi Azwan. Ia menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk penyesatan opini publik.
"Itulah penyesatan lagi, itu kan jalurnya memang begitu," kata Andi Azwan.
Andi menegaskan bahwa proses hukum memiliki tahapan yang jelas mulai dari P19 hingga P21, dan ia optimistis berkas perkara akan segera dinyatakan lengkap oleh jaksa.
"Kita tunggu minggu depan, insyaallah P21," ujarnya.
Sementara itu, Roy Suryo juga menyinggung mekanisme restorative justice (RJ) yang menurutnya tidak dapat diberlakukan secara parsial dalam perkara ini. Ia menilai jika sebagian tersangka mendapatkan RJ, maka seharusnya berdampak pada seluruh perkara.
Dalam kasus ini, beberapa tersangka sebelumnya telah mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme RJ, sementara proses hukum terhadap tersangka lainnya masih terus berjalan.
Diketahui, kasus dugaan ijazah palsu ini telah menetapkan delapan orang tersangka yang dibagi dalam dua klaster dengan sejumlah pasal berbeda, termasuk dugaan penghasutan dan pelanggaran UU ITE.
Hingga kini, proses penelitian berkas oleh pihak kejaksaan masih berlangsung dan belum ada kepastian waktu penetapan P21.*
(tm/dh)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK
BINJAI Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah K
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dalam Rancan
KESEHATAN