Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
JAKARTA - Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali bergulir. Gugatan perdata terbaru dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo oleh alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Pratomo.
Menanggapi gugatan tersebut, kubu Roy Suryo menyatakan siap ikut membersamai pihak penggugat dalam proses persidangan.
Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menilai perkara ijazah Jokowi bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut kepastian hukum dan catatan sejarah bangsa.Baca Juga:
"Kami mengapresiasi para penggugat di Solo yang telah mengajukan gugatan. Ini menunjukkan bahwa persoalan ijazah bukan hanya urusan Roy Suryo Cs, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat luas," kata Khozinudin usai mendampingi Roy Suryo wajib lapor di Polda Metro Jaya, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, jalur pengadilan menjadi forum paling tepat untuk memperoleh kepastian hukum terkait polemik ijazah Jokowi yang selama ini terus diperdebatkan di ruang publik.
"Kita negara hukum. Forum yang paling tepat untuk memaksa saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya adalah melalui pengadilan," ujarnya.
Khozinudin mengungkapkan pihaknya tengah mempertimbangkan untuk ikut menjadi pihak berkepentingan dalam gugatan tersebut guna mendukung tuntutan penggugat.
"Kami mempertimbangkan untuk membersamai salah satu pihak, yakni penggugat, agar melalui putusan pengadilan saudara Joko Widodo dapat menunjukkan ijazahnya," tuturnya.
Ia menjelaskan, salah satu poin gugatan menyebut Jokowi diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena belum pernah menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di forum publik.
Kubu Roy Suryo berharap melalui proses hukum tersebut nantinya muncul putusan berkekuatan hukum tetap yang dapat mengakhiri polemik soal keaslian ijazah Jokowi.
Selain itu, Khozinudin juga menyinggung status hukum Roy Suryo yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka terkait kritik mengenai ijazah Jokowi.
Menurutnya, penetapan tersangka dinilai prematur lantaran belum ada putusan pengadilan yang secara resmi menyatakan ijazah Jokowi asli.
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK