Wagub Sumut Surya Terima Petugas BPS, Tandai Dimulainya Sensus Keluarga dan Ekonomi 2026
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menerima kunjungan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara di ruan
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali bergulir. Gugatan perdata terbaru dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo oleh alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Pratomo.
Menanggapi gugatan tersebut, kubu Roy Suryo menyatakan siap ikut membersamai pihak penggugat dalam proses persidangan.
Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menilai perkara ijazah Jokowi bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut kepastian hukum dan catatan sejarah bangsa.Baca Juga:
"Kami mengapresiasi para penggugat di Solo yang telah mengajukan gugatan. Ini menunjukkan bahwa persoalan ijazah bukan hanya urusan Roy Suryo Cs, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat luas," kata Khozinudin usai mendampingi Roy Suryo wajib lapor di Polda Metro Jaya, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, jalur pengadilan menjadi forum paling tepat untuk memperoleh kepastian hukum terkait polemik ijazah Jokowi yang selama ini terus diperdebatkan di ruang publik.
"Kita negara hukum. Forum yang paling tepat untuk memaksa saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya adalah melalui pengadilan," ujarnya.
Khozinudin mengungkapkan pihaknya tengah mempertimbangkan untuk ikut menjadi pihak berkepentingan dalam gugatan tersebut guna mendukung tuntutan penggugat.
"Kami mempertimbangkan untuk membersamai salah satu pihak, yakni penggugat, agar melalui putusan pengadilan saudara Joko Widodo dapat menunjukkan ijazahnya," tuturnya.
Ia menjelaskan, salah satu poin gugatan menyebut Jokowi diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena belum pernah menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di forum publik.
Kubu Roy Suryo berharap melalui proses hukum tersebut nantinya muncul putusan berkekuatan hukum tetap yang dapat mengakhiri polemik soal keaslian ijazah Jokowi.
Selain itu, Khozinudin juga menyinggung status hukum Roy Suryo yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka terkait kritik mengenai ijazah Jokowi.
Menurutnya, penetapan tersangka dinilai prematur lantaran belum ada putusan pengadilan yang secara resmi menyatakan ijazah Jokowi asli.
"Belum ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo asli. Lalu bagaimana kritik bisa langsung dianggap fitnah dan berujung pidana," katanya.
Kasus ini kembali menambah daftar polemik hukum terkait isu ijazah Jokowi yang beberapa waktu terakhir ramai diperbincangkan publik dan media sosial.*
(oz/dh)
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menerima kunjungan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara di ruan
PEMERINTAHAN
ACEH SINGKIL Bupati Aceh Singkil, H. Safriyadi Oyon, secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Aceh Singkil
PEMERINTAHAN
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) memastikan bahwa kontingen Kabupaten Batu Bara meng
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkai d
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke72 Punguan Raja Siagian Do
PEMERINTAHAN
BATU BARA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian dengan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun untuk tahun anggaran 2027. Usu
NASIONAL
BATU BARA Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur&039an (LPTQ) Kabupaten Batu Bara menegaskan bahwa Kafilah Batu Bara mengikuti seluruh cab
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun terus memperkuat upaya perlindungan anak melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan ma
PEMERINTAHAN
JAKARTA Gelombang aksi unjuk rasa mewarnai sejumlah wilayah di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada Rabu, 17 Juni 2026. Ribuan mas
PERISTIWA