Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, menegaskan bahwa polemik hukum terkait unggahan video Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) tidak berkaitan dengan partai.
Ia menyebut unggahan tersebut dilakukan secara pribadi sebagai warga negara.
Pernyataan itu disampaikan Grace dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin, 11 Mei 2026, menanggapi laporan yang menyeret namanya bersama sejumlah figur publik lainnya.Baca Juga:
"Pernyataan Ketua Harian Ahmad Ali yang menyebut PSI tidak akan memberi bantuan hukum merupakan permintaan saya sebagai pendiri partai," kata Grace.
Grace menjelaskan, dirinya secara pribadi meminta agar partai tidak memberikan pendampingan hukum dalam kasus tersebut.
Ia menegaskan bahwa tindakan mengunggah video JK di media sosial dilakukan dalam kapasitas pribadi sebagai respons terhadap isu yang viral.
"Saya mengupload materi di media sosial saya selaku pribadi sebagai warga masyarakat," ujarnya.
Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa tidak terdapat unsur pelanggaran hukum dalam unggahan tersebut.
Karena itu, ia menilai kasus yang menjeratnya tidak memiliki keterkaitan dengan PSI sebagai partai politik.
"Tidak ada sangkut pautnya dengan PSI," kata Grace.
Sebelumnya, PSI melalui Ketua Harian DPP Ahmad Ali menyatakan partai tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Grace Natalie dalam kasus dugaan penghasutan dan ujaran kebencian yang tengah ditangani Bareskrim Polri.
Menurut Ahmad Ali, tindakan tersebut merupakan tanggung jawab pribadi.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN