Ditanya Soal 2.000 SGD Hilang dari Amplop Bupati Kuansing, Raja Juli Cuma Jawab 'Maaf'
JAKARTA Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Juprizal, mengaku tidak mengetahui adanya selisih uang 2.000 Dollar Singapura
NASIONAL
JAKARTA – Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, menegaskan bahwa polemik hukum terkait unggahan video Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) tidak berkaitan dengan partai.
Ia menyebut unggahan tersebut dilakukan secara pribadi sebagai warga negara.
Pernyataan itu disampaikan Grace dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin, 11 Mei 2026, menanggapi laporan yang menyeret namanya bersama sejumlah figur publik lainnya.Baca Juga:
"Pernyataan Ketua Harian Ahmad Ali yang menyebut PSI tidak akan memberi bantuan hukum merupakan permintaan saya sebagai pendiri partai," kata Grace.
Grace menjelaskan, dirinya secara pribadi meminta agar partai tidak memberikan pendampingan hukum dalam kasus tersebut.
Ia menegaskan bahwa tindakan mengunggah video JK di media sosial dilakukan dalam kapasitas pribadi sebagai respons terhadap isu yang viral.
"Saya mengupload materi di media sosial saya selaku pribadi sebagai warga masyarakat," ujarnya.
Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa tidak terdapat unsur pelanggaran hukum dalam unggahan tersebut.
Karena itu, ia menilai kasus yang menjeratnya tidak memiliki keterkaitan dengan PSI sebagai partai politik.
"Tidak ada sangkut pautnya dengan PSI," kata Grace.
Sebelumnya, PSI melalui Ketua Harian DPP Ahmad Ali menyatakan partai tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Grace Natalie dalam kasus dugaan penghasutan dan ujaran kebencian yang tengah ditangani Bareskrim Polri.
Menurut Ahmad Ali, tindakan tersebut merupakan tanggung jawab pribadi.
"Ini hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi," kata Ahmad Ali, Selasa, 5 Mei 2026.
Kasus ini berawal dari laporan 40 organisasi masyarakat Islam yang tergabung dalam Aliansi untuk Kerukunan Umat Beragama.
Laporan tersebut teregister di Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/185/V/2026/SPKT tertanggal 4 Mei 2026.
Perwakilan pelapor menyebut laporan itu terkait unggahan potongan video ceramah Jusuf Kalla yang membahas konflik di Poso dan Ambon, yang kemudian memicu polemik di media sosial.*
(cn/ad)
JAKARTA Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Juprizal, mengaku tidak mengetahui adanya selisih uang 2.000 Dollar Singapura
NASIONAL
KARO Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan permintaan maaf kepada warga Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menyusul dugaa
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memberikan pilihan kepada siswa sekolah dasar (SD) dalam menentukan
NASIONAL
BANDA ACEH Sebanyak 215 personel gabungan Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan Expo dalam rangka
PERISTIWA
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menegaskan tidak akan mundur dalam menghadapi perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden k
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar Indonesia membuka peluang kewarganegaraan ganda bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yan
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota
PEMERINTAHAN
BALIKPAPAN PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) berhasil meningkatkan produktivitas sejumlah sumur migas di Kalimantan Timur melalui pen
EKONOMI
JAKARTA Patriot Bond diproyeksikan menjadi salah satu instrumen untuk menghimpun dana murah dalam jumlah besar di luar APBN guna membiay
EKONOMI
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan bersama Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko memimpin apel gelar pasukan untu
NASIONAL