JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengkritik keras pihak-pihak yang memelesetkan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) menjadi "Satuan Penjilat Prabowo-Gibran".
Ia menilai sebutan tersebut tidak berbasis fakta dan mencerminkan rendahnya nalar publik di ruang digital.
Hasan mengatakan, media sosial saat ini kerap dipenuhi sikap sinis yang berkembang lebih cepat dibanding verifikasi informasi.Baca Juga:
Akibatnya, menurut dia, publik mudah terjebak pada narasi yang tidak akurat.
"Ada orang yang bilang SPPG itu adalah satuan penjilat Prabowo-Gibran. Nah, ini kan sok paten juga, nalarnya di-diskon juga ini," kata Hasan dalam unggahan video di akun Instagramnya, Senin (1/6/2026).
Ia menegaskan SPPG merupakan bagian dari ekosistem program pemenuhan gizi nasional yang menyasar sekitar 62 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui di berbagai daerah.
Selain aspek sosial, Hasan menyebut program tersebut juga berdampak pada sektor ekonomi karena menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja yang terlibat dalam operasional dapur pelayanan gizi.
Karena itu, ia menilai tuduhan yang menyebut SPPG sebagai alat politik bukan hanya keliru, tetapi juga merendahkan jutaan pekerja serta penerima manfaat program tersebut.
"Kalau dia bilang SPPG itu satuan penjilat Prabowo-Gibran, berarti dia sedang mengata-ngatai 1,5 juta warga Indonesia yang bekerja di dapur SPPG," ujarnya.
Hasan mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang publik.
Ia menilai, tanpa verifikasi, opini bisa dengan mudah bergeser menjadi disinformasi.
Ia mengibaratkan informasi seperti makanan yang harus diproses dengan benar sebelum diterima.
"Cari dulu faktanya, ini benar atau tidak. Jangan sampai nalar kita dipotong-potong," katanya.
Hasan juga menegaskan bahwa perdebatan publik sebaiknya tidak dibangun di atas kemarahan atau kebencian.
Menurut dia, stabilitas sosial hanya bisa dijaga melalui persatuan dan sikap kritis yang berbasis data.
"Negara kita tidak dibangun dengan kemarahan, tidak dengan kebencian. Tapi dengan persatuan dan kesatuan," ujarnya.*
(cn/ad)
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik In
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Simalun
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH SMA Negeri 7 Banda Aceh kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 202
PENDIDIKAN
DELI SERDANG Ratusan warga Desa Parguroan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menggeruduk Kantor Camat Bang
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memaparkan tujuh capaian yang disebut sebagai hasil diplomasi luar negeri Presiden Prabowo
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah ekonom mengkritik narasi di media sosial yang menyebut pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS)
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan aktivis Komisi untuk Orang Hilang d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengkritik keras pihakpihak yang memelesetkan Satuan Pelayanan Progra
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke5 RI Megawati Soekarnoputri kembali menunjukkan keakraban saat menghadiri upacara peri
POLITIK
