Rp972 Miliar Dana TKD Difokuskan Bangun Infrastruktur, Aceh Percepat Pemulihan Pascabencana
BANDA ACEH Pemerintah Aceh memprioritaskan pemulihan infrastruktur sebagai fokus utama penggunaan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahu
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengkritik keras pihak-pihak yang memelesetkan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) menjadi "Satuan Penjilat Prabowo-Gibran".
Ia menilai sebutan tersebut tidak berbasis fakta dan mencerminkan rendahnya nalar publik di ruang digital.
Hasan mengatakan, media sosial saat ini kerap dipenuhi sikap sinis yang berkembang lebih cepat dibanding verifikasi informasi.Baca Juga:
Akibatnya, menurut dia, publik mudah terjebak pada narasi yang tidak akurat.
"Ada orang yang bilang SPPG itu adalah satuan penjilat Prabowo-Gibran. Nah, ini kan sok paten juga, nalarnya di-diskon juga ini," kata Hasan dalam unggahan video di akun Instagramnya, Senin (1/6/2026).
Ia menegaskan SPPG merupakan bagian dari ekosistem program pemenuhan gizi nasional yang menyasar sekitar 62 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui di berbagai daerah.
Selain aspek sosial, Hasan menyebut program tersebut juga berdampak pada sektor ekonomi karena menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja yang terlibat dalam operasional dapur pelayanan gizi.
Karena itu, ia menilai tuduhan yang menyebut SPPG sebagai alat politik bukan hanya keliru, tetapi juga merendahkan jutaan pekerja serta penerima manfaat program tersebut.
"Kalau dia bilang SPPG itu satuan penjilat Prabowo-Gibran, berarti dia sedang mengata-ngatai 1,5 juta warga Indonesia yang bekerja di dapur SPPG," ujarnya.
Hasan mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang publik.
Ia menilai, tanpa verifikasi, opini bisa dengan mudah bergeser menjadi disinformasi.
Ia mengibaratkan informasi seperti makanan yang harus diproses dengan benar sebelum diterima.
"Cari dulu faktanya, ini benar atau tidak. Jangan sampai nalar kita dipotong-potong," katanya.
Hasan juga menegaskan bahwa perdebatan publik sebaiknya tidak dibangun di atas kemarahan atau kebencian.
Menurut dia, stabilitas sosial hanya bisa dijaga melalui persatuan dan sikap kritis yang berbasis data.
"Negara kita tidak dibangun dengan kemarahan, tidak dengan kebencian. Tapi dengan persatuan dan kesatuan," ujarnya.*
(cn/ad)
BANDA ACEH Pemerintah Aceh memprioritaskan pemulihan infrastruktur sebagai fokus utama penggunaan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wacana pembatasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak dari keluarga mampu menuai perhatian DPR RI. Wak
NASIONAL
JAKARTA Ahli Hukum Perbankan sekaligus mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, menilai duga
NASIONAL
Oleh Samuel F. SilaenDI tengah optimisme yang terus disampaikan pemerintah mengenai prospek ekonomi nasional, Indonesia sesungguhnya mengha
OPINI
GARUT Tragedi meninggalnya seorang siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) saat mendampingi kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) d
PERISTIWA
JAKARTA Nilai tukar rupiah menutup perdagangan akhir pekan dengan kinerja impresif. Mata uang Garuda tercatat sebagai yang paling kuat d
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan penolakan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tel
NASIONAL
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memerintahkan penanganan cepat terhadap seorang warga penderita tumor
KESEHATAN
MEDAN Politisi PDI Perjuangan Sumatera Utara Japorman Saragih menjagokan Tim Nasional Argentina untuk menjadi juara Piala Dunia 2026. Ia
OLAHRAGA
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan kepeduliannya kepada keluarga nelayan di Kabupaten Nias S
PEMERINTAHAN