BGN Moratorium Dapur MBG, Komisi IX DPR Sebut Momen Evaluasi Total Program

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyambut kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran dapur baru dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.

Yahya mengatakan langkah moratorium menunjukkan adanya komitmen perbaikan dari pimpinan baru BGN dalam menata ulang pelaksanaan program MBG agar lebih efektif dan aman.

"Saya menyambut baik kebijakan Kepala BGN yang baru untuk menutup sementara pendaftaran dapur yang baru (moratorium). Ini menunjukkan ada political will dari BGN untuk benar-benar memperbaiki tata kelola MBG," kata Yahya, Jumat (5/6/2026).

Baca Juga:

• Komisi IX DPR Tak Pernah Terima Laporan Pengadaan BGN, Janji Perketat Pengawasan Anggaran

Ia menilai fokus utama saat ini adalah meningkatkan kualitas dapur yang sudah berjalan, terutama dalam aspek keamanan dan kelayakan pangan. Menurutnya, masih banyak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Masih banyak MBG yang belum SLHS dan Ipal. Ini harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menjamin keamanan mutu MBG," ujarnya.

Yahya juga meminta dilakukan evaluasi terhadap lebih dari 1.000 SPPG yang sebelumnya dihentikan sementara operasionalnya, untuk menentukan mana yang dapat kembali aktif dan mana yang masih perlu perbaikan.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya investigasi menyeluruh terhadap kasus-kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Hasil investigasi tersebut, menurutnya, harus dibuka ke publik agar transparansi dapat terjaga.

"Selama ini kita tidak pernah mendengar hasil investigasi yang dilakukan oleh BGN terhadap SPPG yang mengakibatkan keracunan dan saya minta hasil investigasinya dibuka ke publik," tegasnya.

Yahya berharap masa moratorium dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan evaluasi total, memperkuat pengawasan, dan memastikan tidak lagi terjadi kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG.

"Selama moratorium dapur baru benar-benar digunakan untuk melakukan evaluasi total dan perbaikan tata kelola MBG sehingga tidak terjadi lagi kasus keracunan (zero accident)," katanya.

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S. Deyang menyatakan bahwa penghentian sementara pendaftaran dapur baru dilakukan sebagai bagian dari efisiensi anggaran dan penataan ulang program MBG.

Dalam kebijakan tersebut, BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat serta menghentikan sementara pembangunan dapur baru untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran.*

(d/dh)

Komisi IX DPR Tak Pernah Terima Laporan Pengadaan BGN, Janji Perketat Pengawasan Anggaran

Nanik S. Deyang Ungkap Tugas Baru Dua Wakil Kepala BGN Pilihan Prabowo

Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Klaim Ada “Nama-Nama Besar” di Balik Dugaan Korupsi MBG

Tersangka Kasus MBG Sony Sonjaya Kirim Surat Terbuka ke Ketua BGN Baru: “Terima Kasih atas Hadiah Indah yang Ibu Berikan”

Kejagung Telusuri Aliran Dana Insentif Rp6 Juta per Hari di Kasus MBG, Dadan Hindayana Cs Diduga Terlibat

Dugaan Penyimpangan Program MBG Menguat, MAKI Desak Pemerintah Buka Data Anggaran