PDIP Klaim Sudah Antisipasi Dugaan Korupsi MBG, Surat Larangan untuk Kader Kini Terungkap

JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) mengklaim telah mengantisipasi potensi penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jauh sebelum kasus dugaan korupsi mencuat ke publik. Bahkan, partai berlambang banteng itu disebut telah menerbitkan instruksi internal yang melarang seluruh kader terlibat dalam praktik yang berpotensi mencari keuntungan dari program tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara Kulturanesia di Jakarta, Minggu (7/6/2026). Menurut Hasto, sejak awal partainya melihat adanya indikasi persoalan dalam pelaksanaan program MBG sehingga langkah pencegahan langsung dilakukan.

"Sejak awal ketika melihat ada yang tidak beres di situ, kami mengeluarkan instruksi larangan bagi seluruh anggota kader PDI Perjuangan untuk terlibat di dalam berbagai komersialisasi dari program yang untuk rakyat," kata Hasto.

Baca Juga:

• Tiyo Ardianto Soroti Penangkapan Dadan Hindayana, Singgung Dugaan Pengalihan Isu MBG

Hasto mengaku prihatin setelah Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG.

"Kami sangat prihatin dan memberikan dukungan terhadap seluruh upaya penegakan hukum," ujarnya.

Menurut Hasto, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat sebenarnya sudah muncul sejak awal pelaksanaan program. Ia menilai, apabila suara-suara tersebut lebih cepat ditindaklanjuti, potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

"Kalau sekiranya mendengarkan aspirasi dari suara-suara kritis, hal itu sebenarnya bisa dicegah sejak awal," katanya.

PDIP diketahui pernah menerbitkan surat instruksi internal bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026. Surat yang ditandatangani Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun itu berisi larangan keras kepada seluruh kader untuk memanfaatkan Program MBG demi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara sehingga harus dijaga integritas pelaksanaannya.

DPP PDIP menginstruksikan seluruh kader di tingkat struktural, legislatif, maupun eksekutif agar tidak mencari keuntungan finansial ataupun manfaat material lainnya melalui program tersebut.

Kasus dugaan korupsi MBG kini menjadi perhatian publik setelah Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program, termasuk dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan persoalan kemitraan dalam pelaksanaan program.

Perkembangan kasus tersebut mendorong pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola BGN. Presiden Prabowo Subianto juga telah menunjuk pimpinan baru guna memperbaiki sistem pengawasan dan pelaksanaan Program MBG.

PDIP menegaskan mendukung penuh proses hukum yang berjalan dan berharap penanganan kasus dilakukan secara transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.*

(tm/dh)

Tiyo Ardianto Soroti Penangkapan Dadan Hindayana, Singgung Dugaan Pengalihan Isu MBG

Kejagung Soroti Pengadaan Motor Listrik MBG Rp1 Triliun, Pernyataan Lama Dadan Kembali Jadi Perbincangan

Mahfud MD: Isu Korupsi MBG Sudah Lama Diteriakkan Publik, Kini Mulai Diusut Hukum

Mensesneg Ingatkan Pesan Prabowo: Pejabat Wajib Berbenah dan Tegakkan Integritas Lawan Korupsi

Eks Waka BGN Sony Sonjaya Syok Usai Ditangkap Kejagung di Kasus Korupsi MBG

Anggaran Makan Bergizi Gratis Tembus Rp88,15 Triliun, Purbaya Laporkan Realisasi APBN