Senior PDIP Sumut Temui Ketum Megawati, Taufan Ginting Dukung: Oknum Fungsionaris yang Terlibat Politik Uang Wajib Diberi Sanksi

MEDAN – Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Taufan Agung Ginting, mendukung langkah sejumlah senior partai yang berencana menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan berbagai persoalan internal yang terjadi di tubuh DPD PDIP Sumut.

Menurut Taufan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola organisasi sekaligus menjaga nilai-nilai partai yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kode etik, serta semangat demokrasi dan gotong royong.

"Bagus itu, yang penting delegasi senior partai yang berangkat menemui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri membuka dengan terang benderang masalah tata kelola internal partai yang tidak lagi mencerminkan AD/ART Partai dan Kode Etik PDI Perjuangan," tegas Taufan Agung Ginting kepada wartawan, Rabu (22/7) di Medan.

Baca Juga:

• Bulog Sumut Pastikan Stok Beras 57 Ribu Ton Aman, SPHP dan Bantuan Pangan Tetap Berjalan

Ia mengatakan, rencana pertemuan para senior partai dengan jajaran DPP PDIP tersebut mendapat dukungan dari sejumlah kader di tingkat akar rumput.

Taufan mengaku menerima banyak komunikasi dari kader grass root yang berharap adanya evaluasi dan perbaikan terhadap kondisi internal partai di Sumatera Utara.

"Para kader disebut sangat berharap banyak dari upaya para senior partai untuk terjadinya perubahan dan perbaikan tata kelola partai," ujar Taufan.

Dalam kesempatan tersebut, Taufan juga menyoroti pentingnya penegakan aturan organisasi terhadap setiap kader maupun fungsionaris yang dinilai tidak menjalankan prinsip demokrasi partai.

Ia meminta agar setiap fungsionaris yang tidak akomodatif, tidak aspiratif, terlebih jika terbukti melakukan praktik politik uang atau money politik, diberikan sanksi tegas sesuai aturan organisasi.

Menurut dia, dugaan praktik money politik di internal partai, khususnya yang berkaitan dengan perebutan posisi struktural maupun jabatan legislatif, harus menjadi perhatian serius.

"Oknum-oknum fungsionaris yang berpraktik seperti itu wajib mendapatkan sanksi organisasi dari DPP PDI Perjuangan," ucapnya dengan nada tinggi.

Taufan menilai, penegakan disiplin organisasi penting dilakukan agar kepercayaan kader terhadap partai tetap terjaga dan nilai perjuangan partai tidak terkikis oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap partai, Taufan juga memberikan masukan kepada DPP PDI Perjuangan agar melakukan evaluasi secara berkala terhadap jajaran pimpinan partai di daerah.

Ia mengusulkan agar sebelum menghadapi Pemilu Legislatif 2029, DPP melakukan evaluasi setiap enam bulan terhadap kepemimpinan DPD dan DPC PDIP di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Menurutnya, evaluasi rutin dapat menjadi langkah untuk memastikan roda organisasi berjalan sesuai aturan serta mendengar langsung aspirasi dari kader di tingkat bawah.

Taufan berharap seluruh pihak di internal partai dapat mengutamakan persatuan dan memperkuat kembali semangat gotong royong yang menjadi nilai utama PDI Perjuangan.* (ad)

Bulog Sumut Pastikan Stok Beras 57 Ribu Ton Aman, SPHP dan Bantuan Pangan Tetap Berjalan

3.000 Aset Pemprov Sumut Belum Bersertifikat Jadi Sorotan DPRD, Ini Penjelasan Kepala BKAD

Agus Eko: Rikky Fermana dan Sofian Kader Terbaik, PJS Diyakini Semakin Kuat di Tingkat Nasional

Resmi! Tiga Mantan Pejabat Kejati Sumut Kini Duduki Jabatan Bergengsi di Kejagung

Pemprov Sumut Bangun Ruang Kelas Baru di SMK Kepulauan Nias, Ini Pesan Wagub Surya

Kahiyang Ayu Buka Bimtek PKK Sumut, Dorong Penguatan Kapasitas Kader dan Digitalisasi Administrasi