Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Maju Pilpres 2029

JAKARTA – Partai Demokrat membantah tafsir bahwa pidato Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan merupakan sinyal untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Pernyataan tersebut disampaikan Demokrat untuk merespons penilaian Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Sebelumnya, Doli menilai gestur dan cara penyampaian AHY dalam pidatonya memberikan indikasi bahwa Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut mulai membuka ruang untuk menjadi salah satu kontestan pada Pilpres 2029.

Baca Juga:

• Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Kehilangan Ingatan 70 Persen: Tak Kenal Ayah hingga Teman Sekolah

Namun, Demokrat menegaskan pidato AHY tidak diarahkan untuk kepentingan politik praktis.

Menurut partai tersebut, pidato itu berbicara mengenai tanggung jawab kekuasaan, masa depan bangsa, serta peran politik Demokrat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Demokrat menegaskan pidato AHY sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis, apalagi terkait Pilpres 2029," demikian pernyataan Partai Demokrat, Selasa (8/9/2026).

Demokrat meminta pernyataan AHY mengenai kekuasaan tidak dipisahkan dari konteks keseluruhan pidatonya.

Dalam pidato tersebut, AHY disebut menekankan bahwa kekuasaan merupakan mandat dari rakyat, bukan sesuatu yang melekat secara permanen pada seseorang.

Jabatan memiliki masa, sedangkan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti ketika seseorang tidak lagi memegang kekuasaan.

"AHY menegaskan kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya. Tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai. Di sinilah poin utamanya," ujar Demokrat.

Partai Demokrat juga menyebut AHY mengajak para kader mengevaluasi perjalanan partai selama 25 tahun terakhir.

AHY, menurut Demokrat, mengingatkan bahwa partainya pernah berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Karena itu, keberadaan Demokrat tidak semata-mata diukur dari posisi politik yang sedang ditempati.

"Dua puluh lima tahun pertama adalah sejarah. Dua puluh lima tahun berikutnya adalah tanggung jawab kita. Kita pernah di pemerintahan, di kekuasaan, dan kita pernah berada di luar kekuasaan," demikian penjelasan Demokrat.

Demokrat juga menyoroti pesan AHY kepada kader agar partai tidak hanya hadir ketika membutuhkan dukungan elektoral.

Menurut Demokrat, politik seharusnya diukur dari manfaat nyata yang diberikan kepada masyarakat.

Kursi yang diperoleh melalui pemilu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan perjuangan politik.

AHY juga disebut meminta kader Demokrat yang saat ini berada di pemerintahan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melayani masyarakat.

"Jadi, keliru betul kalau statemen kekuasaan ada batasnya malah diartikan Ketum AHY membahas Pilpres 2029, dan malah dianggap sudah sibuk serta bersiap diri nyapres," tegas Demokrat.

Di tengah munculnya spekulasi mengenai Pilpres 2029, Demokrat menegaskan posisi politiknya saat ini tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Demokrat menyebut AHY secara terbuka menyampaikan dukungan terhadap sejumlah kebijakan prioritas pemerintah.

Di antaranya Program Sekolah Rakyat serta revitalisasi madrasah dan pondok pesantren.

Menurut Demokrat, program pendidikan tersebut penting untuk memperluas kesempatan anak-anak Indonesia memperbaiki masa depan melalui pendidikan.

Selain sektor pendidikan, AHY juga disebut mendukung langkah pemerintah dalam mencegah penyimpangan dan korupsi.

Penggunaan anggaran negara untuk membiayai proyek strategis nasional, menurut Demokrat, harus dikawal dengan prinsip akuntabilitas agar tidak membuka celah kebocoran keuangan negara.

Sebelumnya, Ahmad Doli Kurnia memberikan penilaian berbeda terhadap pidato AHY.

Doli mengaku sependapat dengan substansi pernyataan AHY mengenai pentingnya menjaga demokrasi, tanggung jawab institusi negara, serta hak dan kewajiban warga negara.

Namun, ia menilai cara AHY menyampaikan pesan tersebut, termasuk gestur dan posisi politiknya, memberikan kesan berbeda.

"Namun, dilihat dari cara penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang," kata Doli.

Doli juga mengingatkan bahwa AHY saat ini merupakan bagian dari pemerintahan.

Karena itu, ia menilai seluruh pihak yang berada di dalam pemerintahan turut memiliki tanggung jawab terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

Perbedaan tafsir antara Golkar dan Demokrat tersebut menunjukkan bahwa dinamika politik menuju Pilpres 2029 mulai menjadi perhatian, meski pesta demokrasi tersebut masih beberapa tahun lagi.

Demokrat memilih menegaskan bahwa fokus AHY saat ini adalah menjalankan tanggung jawabnya di pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan memulai langkah menuju kontestasi Pilpres 2029.* (mi/ad)

Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Kehilangan Ingatan 70 Persen: Tak Kenal Ayah hingga Teman Sekolah

Desil DTSEN Bukan Penentu Mutlak Penerima Bansos, Ini Penjelasan Pemerintah

Ketua Komisi III DPR: Pemerintahan Prabowo Lebih Demokratis Dibanding Pemerintahan Sebelumnya

Belasan Tahun Rusak dan Kerap Tergenang, Dana Kelurahan Dimanfaatkan untuk Benahi Jalan Gang Keluarga di Pulo Brayan Kota

Perangi Narkoba, Pemko Tanjungbalai dan BNN Perkuat Program P4GN untuk Cegah Peredaran

Wawali Tanjungbalai Minta OPD Perkuat Sinergi dan Disiplin Wujudkan Tanjungbalai EMAS