Gaji Guru Rendah dan PPPK Terancam PHK, Pengamat Pertanyakan Kegigihan Prabowo Pertahankan MBG sebagai Proyek Prioritas

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Syukur Mandar mengkritik keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali program tersebut di tengah berbagai kebutuhan anggaran dan persoalan pelayanan publik.

Syukur mempertanyakan keputusan pemerintah yang tetap mempertahankan MBG sebagai program prioritas. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat sesuai sasaran dan tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat di sektor lain.

"Mengapa Presiden begitu gigih ya mempertahankan proyek MBG? Ya tentu saja Presiden sadar, Presiden tahu bahwa proyek jahat ini menguntungkan orang-orang partainya," ujar Syukur, dikutip Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• Kasus Keracunan MBG di Karo Dinilai Penuhi Unsur Pidana, LBH Medan Desak Polda Sumut Usut Tuntas

Syukur juga menduga program MBG berpotensi memberikan keuntungan kepada jaringan politik pendukung pemerintah. Namun, dia tidak memberikan bukti yang menunjukkan adanya keuntungan tersebut.

"Menguntungkan jaringan politiknya, para pendukungnya, dan cukong-cukong lainnya," ucapnya.

Dia kemudian menyoroti sasaran penerima manfaat MBG. Menurut Syukur, apabila program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan menangani stunting, pemerintah harus memastikan makanan benar-benar diberikan kepada kelompok yang membutuhkan.

"Berulang kali kita berdebat soal ini, kalau memang benar niat Presiden memberi makan orang miskin atau stunting, berilah pada sasarannya," katanya.

Syukur juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara di tengah kondisi masyarakat yang menurutnya masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.

"Jangan memboroskan uang rakyat di tengah rakyat yang sedang susah hidupnya," ujarnya.

Menurut Syukur, MBG juga tidak semestinya menjadi satu-satunya fokus pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional. Dia mempertanyakan kontribusi program tersebut terhadap sejumlah indikator pembangunan.

"Presiden memaksakan kehendak agar MBG ini terus dijadikan proyek prioritas Presiden. Padahal kontribusinya terhadap pembangunan nasional 0 persen sebetulnya," kata Syukur.

Dia juga mempertanyakan hubungan pemberian makanan dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

"Apa sih sebetulnya memberi makan orang lalu kemudian kita bicara indeks pembangunan manusia. Ini kan semua akal-akalan presiden dan jajarannya," tuturnya.

Selain mengkritik MBG, Syukur menyoroti kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kesehatan. Dia mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap penghasilan para pekerja di sektor pelayanan publik tersebut.

"Pertanyaan mendasar saya adalah, Presiden berpikir gak tentang gaji guru dosen yang begitu rendah. Tenaga kesehatan yang teriak tentang gajinya tidak layak, upahnya tidak layak," ujarnya.

Syukur juga menyoroti kondisi anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai proyek pembangunan yang menggunakan APBD.

"Daerah-daerah yang teriak juga, akhirnya kemudian proyek-proyek daerah yang dibiayai oleh APBD jadi mandek," tegasnya.

Dia bahkan mengingatkan persoalan fiskal tersebut dapat berdampak terhadap keberlanjutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Syukur menyebut ada risiko pemberhentian apabila pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai tenaga PPPK.

"Belum lagi jadi ancaman yang serius PPPK bakal dihantam PHK pemberhentian. Karena daerah kehabisan anggaran atau bahkan tidak ada pos anggaran untuk membiayai kelangsungan mereka," katanya.

Menurut Syukur, persoalan tersebut tidak seharusnya terjadi setelah para tenaga PPPK memberikan pengabdian dalam waktu panjang.

"Padahal mereka sudah mengabdi puluhan tahun, semua ini hancur atas satu nama atau satu proyek namanya MBG dan Presiden gigih betul pertahankan proyek ini," ujarnya.

Syukur juga menilai terdapat dimensi politik dalam upaya mempertahankan MBG. Dia menduga konsolidasi politik ikut memengaruhi keberlanjutan program tersebut.

"Bahkan memerintahkan jajaran partainya untuk mengkonsolidasi dukungan agar mempertahankan proyek ini," kata dia.

Dia kembali menilai program MBG harus diukur berdasarkan manfaat yang diterima masyarakat, bukan keuntungan kelompok tertentu.

"Artinya proyek ini memang lebih mengutamakan keuntungan daripada manfaat dan proyek ini memang dipersiapkan sebagai bancakan untuk kepentingan politik di masa yang akan datang," tandasnya.

Syukur kemudian menyimpulkan kritiknya terhadap arah kebijakan pemerintah dengan mempertanyakan sejauh mana program tersebut mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat.

"Sebuah fakta yang mencengangkan bahwa Presiden memang tidak bekerja untuk rakyat, tapi bekerja untuk kelompok," katanya.

Pernyataan mengenai dugaan keuntungan politik, pemborosan anggaran, maupun ancaman terhadap PPPK tersebut merupakan pandangan dan kritik Syukur Mandar. Pernyataan itu belum dengan sendirinya membuktikan adanya penyalahgunaan anggaran atau kepentingan politik tertentu dalam pelaksanaan program MBG.* (fj/dh)

Kasus Keracunan MBG di Karo Dinilai Penuhi Unsur Pidana, LBH Medan Desak Polda Sumut Usut Tuntas

"Butuh Rujukan ke Jakarta atau Medan? Pasti Kami Penuhi", Gibran dan Bobby Pastikan Semua Biaya Pengobatan Korban MBG Karo Ditanggung

Usai Santap Kebab, Nugget, dan Salak, 352 Siswa di 5 Sekolah Lombok Tengah Diduga Keracunan MBG

Minta Maaf dan Pastikan Biaya Ditanggung, Gibran Pesan Orang Tua Jangan Paksakan Anak Masuk Sekolah sebelum Pulih

Mahfud MD Usul SPPG Dihapus, MBG Dikelola Kopdes Merah Putih dan Dimasak di Sekolah

Kasus yang Sempat Ramai Jadi Sorotan Nasional, Wapres Gibran Akhirnya Terbang ke Karo Jenguk Langsung Korban Keracunan MBG