Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menanggapi pandangan sejumlah pengamat yang menilai reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menyingkirkan atau mensterilisasi figur yang selama ini dikenal sebagai loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Andreas menilai anggapan tersebut belum sepenuhnya tepat.
Menurut dia, masih banyak figur yang identik dengan Jokowi berada di dalam struktur pemerintahan Prabowo.
Baca Juga:
"Kalau itu kategori orang-orangnya Jokowi, kayaknya masih banyak tuh yang ada di kabinet dan lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo," kata Andreas, Minggu (4/10/2026).
Karena itu, Andreas menilai narasi mengenai sterilisasi loyalis Jokowi dari pemerintahan belum dapat dikatakan sepenuhnya terjadi.
"Jadi dibilang sterilisasi (pembersihan), kayaknya belum benar-benar bersih," ujarnya.
Andreas juga menanggapi analisis mengenai pergeseran sejumlah menteri dan pejabat ke posisi lain.
Pergeseran itu dinilai sejumlah pihak sebagai upaya mengurangi peran strategis pejabat tertentu.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pergeseran Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari posisi Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Menurut Andreas, ukuran strategis atau tidaknya sebuah jabatan sangat bergantung pada pandangan dan keputusan Presiden.
"Kalau strategis atau tidak itu tergantung Presiden. Kalau Presiden mau, yang secara struktural strategis bisa menjadi biasa-biasa saja. Yang secara struktural biasa-biasa saja, bisa menjadi strategis," jelas Andreas.
Mengenai bongkar pasang kabinet yang dilakukan Prabowo, Andreas memandangnya sebagai dinamika yang wajar dalam pemerintahan.
Dia mengatakan Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan susunan kabinet dan melakukan perubahan ketika dianggap diperlukan.
"Sudah sering reshuffle jadinya memang terbiasa dengan sendirinya. Kalau Presiden mau menggunakan hak prerogatifnya, kapan saja bisa merombak kabinet, menambah atau mengurangi menteri, hingga (mengubah) jabatan-jabatan di sekitar kekuasaan kewenangan Presiden," imbuhnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyuarakan pandangan mengenai adanya upaya pembersihan loyalis Jokowi dalam reshuffle kabinet Prabowo.
Pandangan tersebut disampaikan Dedi setelah Prabowo melakukan reshuffle kabinet pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Dalam perombakan tersebut, sejumlah nama yang selama ini dinilai memiliki kedekatan dengan Jokowi mengalami perubahan posisi.
Di antaranya Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bergeser dari jabatan Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Selain itu, Pratikno juga dicopot dari posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Perubahan sejumlah posisi tersebut kemudian memunculkan berbagai analisis mengenai arah politik pemerintahan Prabowo dan hubungan antara pemerintahan saat ini dengan figur-figur yang sebelumnya dekat dengan Jokowi.* (tb/ad)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.