Saksi Ungkap Pesan “DPR Minta Kopi” dari Gus Alex di Sidang Korupsi Haji, Apa Maknanya?
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA atau sederajat sehingga harus didiskualifikasi sebagai wakil presiden.
Grace menilai klaim tersebut bermasalah karena menggunakan ukuran sistem pendidikan Indonesia untuk menilai riwayat pendidikan Gibran yang ditempuh di luar negeri.
Menurut dia, perjalanan pendidikan Gibran tidak dapat dinilai hanya berdasarkan ada atau tidaknya ijazah SMA seperti yang dikenal dalam sistem pendidikan Indonesia.Baca Juga:
Gibran diketahui pernah menempuh pendidikan di Indonesia, Singapura, dan Australia dengan jalur pendidikan yang berbeda.
"Pernyataan itu punya masalah yang sangat mendasar, yaitu kita sedang memaksakan sistem pendidikan Indonesia untuk membaca sistem pendidikan di negara lain," kata Grace dalam video yang diunggah di akun media sosial pribadinya, dikutip Selasa, 6 Oktober 2026.
Grace menjelaskan bahwa sistem pendidikan Indonesia umumnya mengenal jenjang SMP, kemudian SMA kelas 10, 11, dan 12.
Setelah menyelesaikan jenjang tersebut, siswa memperoleh ijazah SMA sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi.
Namun, menurut dia, pola tersebut tidak otomatis berlaku di negara lain.
"Di negara lain, ada banyak jalur. Misalnya O level, A level, ada foundation, pathway, diploma, advance diploma. Mas Gibran menempuh pendidikan di tiga negara. Indonesia, Singapura, dan Australia," ucap Grace.
Grace mengatakan perbedaan sistem pendidikan tersebut menjadi alasan riwayat pendidikan seseorang yang sekolah di luar negeri tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan dokumen dengan nomenklatur yang biasa digunakan di Indonesia.
"Ketiganya punya sistem yang berbeda. Tidak bisa sistem yang berbeda-beda dengan menggunakan nomenklatur pendidikan di Indonesia," lanjutnya.
Pernyataan Grace tersebut disampaikan untuk menanggapi sikap Denny Indrayana yang masih mempertanyakan status pendidikan menengah Gibran.
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK
BINJAI Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah K
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dalam Rancan
KESEHATAN
PALANGKARAYA Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seKalimantan bersama Aliansi Generasi Muda menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah
NASIONAL