Gerindra Desak Polemik Ijazah Gibran Disetop: Takut Bikin Investor Kabur dan Ekonomi Goyang

JAKARTA- Partai Gerindra meminta polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihentikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan terkait syarat pendidikan dalam pencalonan Gibran tidak dapat diterima.

Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso menilai polemik yang terus berlanjut berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat berdampak terhadap perekonomian hingga stabilitas politik Indonesia.

"Spekulasi dan wacana hukum yang terus memunculkan polemik terhadap posisi Wakil Presiden RI pasca-pelantikan berisiko menciptakan ketidakpastian hukum atau legal uncertainty," kata Sugiat, Rabu (7/10/2026).

Baca Juga:

• KPU Akhirnya Buka Suara! Beberkan Alasan Loloskan Berkas Ijazah Gibran Pascaputusan MK

Sugiat mengatakan ketidakpastian tersebut juga dapat memengaruhi iklim investasi, persepsi pasar dan kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas politik Indonesia.

"Hal ini dapat mengganggu iklim investasi, persepsi pasar, dan kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas politik di Indonesia," ujarnya.

Karena itu, Gerindra mengimbau masyarakat, tokoh bangsa dan partai politik menyikapi putusan MK secara bijak serta menghentikan polemik yang dinilai telah berlarut-larut.

Menurut Sugiat, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga seluruh dinamika hukum terkait sengketa hasil Pilpres 2024 telah selesai.

"Kedewasaan berpolitik diuji dari kemampuan para aktor politik untuk move on, menyalurkan energi kritis ke jalur pengawasan kebijakan atau checks and balances, serta menempatkan kepentingan stabilitas bangsa di atas kepentingan kelompok," katanya.

MK Tak Terima Gugatan

Sebelumnya, MK menyatakan gugatan terkait sengketa syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Putusan tersebut dibacakan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026).

"Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

Meski demikian, MK menyebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

Hakim MK Arsul Sani mengatakan dokumen yang ditemukan dalam persidangan berupa certificate of attendance, academic records dan explanation of grades tidak menunjukkan bukti kelulusan atau tamat sekolah.

"Berkenaan dengan hal tersebut, certificate of attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran," ujar Arsul.

Namun, MK menyatakan penilaian mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain.

Gibran Hormati Putusan MK

Gibran mengatakan menghormati seluruh tahapan dan proses yang telah berlangsung di MK.

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK," kata Gibran saat ditemui di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Terkait persoalan ijazah SMA atau sederajat, Gibran menegaskan dirinya pernah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi.

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," ujarnya.

Gibran juga menyatakan akan tetap fokus bekerja setelah putusan MK tersebut.

"Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," katanya.* (k/dh)

Soenarko Sebut Kasus Roy Suryo-Dokter Tifa 'Dagelan Hukum', FPP TNI Minta Prabowo Turun Tangan

Geger Makalah Nobel MBG, Istana hingga Kemendagri Kompak Turun Tangan

Walkot Medan Buka Suara soal Polemik Gereja di Medan Amplas, Mediasi Masih Berjalan

Hotman Paris Tak Khawatir Dilaporkan ke Polda Metro, Ungkap Alasan Ucapannya Tak Langgar Hukum

Kasus Febrie Beralih ke Kejagung, Mahfud Pertanyakan Mekanisme Hukumnya

Di Tengah Polemik Pajak JHT, Purbaya dan Said Iqbal Akhirnya Bertemu