JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka ruang bagi DPR untuk membahas persoalan tersebut melalui jalur politik.
Rocky menyampaikan pandangan itu dalam podcast Akbar Faizal Uncensored pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Menurut dia, putusan MK tidak mengakhiri perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran, tetapi mengalihkan perhatian pada peran lembaga legislatif.Baca Juga:
"Mahkamah Konstitusi akhirnya cuci tangan, dua-duanya dimenangkan. Tetapi implisit dalam cuci tangan itu, dia mau menjadi jembatan isu ini backman public ke DPR. jadi Mahkamah menyediakan diri untuk menyeberangkan keresahan public yang bertahun-tahun ini ke DPR. Dia menyerahkan bola panas ini ke DPR," kata Rocky pada Podcast di Akbar Faizal Uncencored, Kamis (8/10/2026).
Rocky juga menilai putusan tersebut dapat meredam potensi kemarahan publik agar polemik tidak berkembang menjadi gejolak massa.
Ia menghubungkan hal itu dengan pertimbangan MK mengenai bukti dokumen pendidikan Gibran dalam perkara yang diajukan para pemohon.
"Tetapi yang dia cegah itu amuk massa, karena ada akhirnya orang merasa semua yang kita duga bahwa Gibran tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya akhirnya terbukti," ujarnya.
Pernyataan Rocky tersebut merupakan penilaiannya terhadap putusan MK.
Mahkamah tidak menyatakan Gibran terbukti tidak memiliki ijazah asli, dan pertimbangan hukum mengenai bukti pendidikan perlu dibaca sesuai konteks putusan.
Polemik tersebut berkaitan dengan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui putusan tersebut.
Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara.
Dengan demikian, putusan tersebut tidak dapat diartikan sebagai keputusan yang menyatakan Gibran tidak sah menjabat sebagai Wakil Presiden.
Putusan juga tidak dengan sendirinya menjadi bukti bahwa dugaan para pemohon mengenai dokumen pendidikan Gibran telah terbukti.
Rocky mengingatkan agar polemik mengenai syarat pendidikan Gibran tidak diseret menjadi persoalan yang menyudutkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, perdebatan tersebut harus difokuskan pada posisi Wakil Presiden, bukan digunakan untuk memberikan penilaian moral terhadap Presiden.
"Jangan sampai isu ini dilengketkan dengan Presiden, bahwa presiden ternyata pasangannya illegal, padahal yang diincer cuma pak Wapres. Ada yang mau melengketkan itu supaya dua-duanya kena hukuman moral. Presiden akan susah untuk mengucapkan sesuatu Ketika psikologi public menuntut supaya pak presiden dipancing untuk berkomentar, tidak boleh," kata Rocky.
Ia menilai Presiden perlu berhati-hati dalam merespons polemik tersebut agar persoalan mengenai Gibran tidak berkembang menjadi tekanan politik terhadap pemerintahan secara keseluruhan.
Bagi Rocky, langkah berikutnya adalah membahas persoalan itu melalui mekanisme politik di DPR.
Ia juga mengingatkan bahwa polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dan pendidikan Gibran telah menjadi bagian dari perdebatan publik yang berlangsung cukup lama.
"Bagi saya yang terjadi sudahlah terjadi sekarang harus diselesaikan di DPR jadi masalah politik. Kita mesti cegah jangan sampai kemarahan public yang telah terakumulasi dari kasus ijazah pak Jokowi sampai ijazah pak Gibran. Akumulasi itu membuat orang merasa ini saatnya hukuman maksimal pada Dinasti Jokowi," tandasnya.
Pernyataan Rocky kembali memunculkan perdebatan mengenai tindak lanjut polemik pendidikan Gibran setelah putusan MK.
Namun, kemungkinan pembahasan di DPR tidak berarti lembaga tersebut otomatis akan mengambil tindakan tertentu.
Langkah politik maupun hukum selanjutnya tetap bergantung pada mekanisme dan kewenangan yang berlaku.* (fj/ad)
SURAKARTA Polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memut
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan bahwa kekayaan budaya yang hidup di Kota Medan dapat terkikis bahkan hilang
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan Jumat, 9 Oktober 2026. Pergerakan rupiah
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Jumat, 9 Oktober 2026, setelah sempat bergerak melemah pada a
EKONOMI
KARO Kekecewaan orangtua siswa yang menjadi korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo, Sum
NASIONAL
MEDAN Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kota Medan menyatakan keberatan terhadap mekanisme pengelolaan kontingen Kota Medan unt
OLAHRAGA
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam naik pada perdagangan Jumat, 9 Oktober 2026. Harga emas A
EKONOMI
JAKARTA Akademisi Rocky Gerung menjadi sorotan setelah bergabung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di pemerintaha
POLITIK
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Bambang Soesatyo atau Bamsoet, meminta semua pihak menghormati putusan Mahkama
POLITIK
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional mengalami perubahan pada Jumat, 9 Oktober 2026. Berdasarkan data Pusat Info
EKONOMI
