Wacana Pemakzulan Gibran, Bobby Nasution Ingatkan: Pikirkan Masyarakat yang Masih Kesulitan

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bergulir setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024.

Bobby meminta semua pihak lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat daripada berlarut-larut memperdebatkan pemakzulan Wakil Presiden tersebut.

"Ya hari ini yang perlu kita pikirkan tuh masyarakat, ya. Masyarakat hari ini masih banyak yang kondisinya kesulitan," kata Bobby di Medan, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga:

• Jokowi Gabung PSI, Akankah Bobby Nasution Tinggalkan Gerindra?

Menurut Bobby, persoalan kebutuhan dasar masyarakat masih membutuhkan perhatian serius.

Karena itu, ia menilai persoalan yang langsung menyangkut kehidupan masyarakat seharusnya menjadi prioritas.

"Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Saya rasa yang harus diutamakan itu," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby di tengah berkembangnya perdebatan politik dan hukum mengenai kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden, menyusul putusan MK tentang persyaratan pendidikan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.

Isu pemakzulan Gibran mencuat setelah MK mengeluarkan putusan terkait persoalan ijazah yang digunakan dalam proses pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2024.

Putusan tersebut kemudian memicu perdebatan mengenai konsekuensi politik dan konstitusional yang mungkin ditempuh sejumlah pihak.

Di tengah polemik itu, beredar surat yang mencantumkan nama anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Tonny Tesar, sebagai pengusul.

Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan DPR dan memuat sejumlah pertimbangan yuridis serta konstitusional agar usulan itu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.

Meski demikian, wacana pemakzulan tidak serta-merta berarti Gibran telah diberhentikan atau proses pemberhentian telah diputuskan.

Pemakzulan presiden atau wakil presiden harus melalui tahapan konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Di tengah perdebatan tersebut, Bobby menekankan bahwa pemerintah dan para pemangku kepentingan tetap perlu memberi perhatian pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, terutama kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.* (cn/ad)

Mahfud MD Buka Suara soal Nasib Gibran Usai Putusan MK: Bola Itu Tergantung Politik

Media Asing Soroti Polemik Ijazah Gibran, Denny Indrayana: Jika Tak Mundur, Pilihannya Dimundurkan

Polemik Ijazah Gibran Masuk DPR: PKB Usul Pansus, Golkar Pilih Panggil KPU-Bawaslu

Seluruh Komisioner KPU dan Bawaslu Dilaporkan ke DKPP soal PKPU Pencalonan Gibran

Pernyataan Jokowi Berubah soal Prabowo-Gibran Dua Periode, Ini Respons Golkar

Teka-teki Rumah Politik Gibran