Dua Kali Mangkir Panggilan KPK, Menteri Nusron Wahid Tiba-tiba Muncul di Rapat Istana
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang
POLITIK
SOLO – Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi menuding adanya pihak yang disebutnya sebagai "penumpang gelap" dalam polemik ijazah yang menyeret dirinya dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jokowi menduga ada pihak yang memanfaatkan persoalan tersebut untuk kepentingan politik tertentu.
Namun, hingga Senin, 19 Oktober 2026, Jokowi belum mengungkap identitas pihak yang dimaksud sebagai penumpang gelap maupun sosok yang diduga berada di balik operasi politik tersebut.Baca Juga:
Pernyataan Jokowi itu mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia sekaligus pengajar UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno.
Menurut Adi, hanya Jokowi yang dapat memastikan siapa pihak yang dimaksud dalam pernyataannya.
"Tentu hanya Pak Jokowi yang memastikan siapa sebenarnya yang disebut sebagai penumpang gelap dan operasi politik itu," kata Adi dalam siniar yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Minggu, 18 Oktober 2026.
Adi mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut kemudian memunculkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai siapa pihak yang diduga memanfaatkan polemik ijazah untuk kepentingan politik.
"Kalau kita mau berspekulasi, siapakah penumpang gelap dan yang melakukan operasi politik ini? Pastilah orang-orang yang selama ini menjadi musuh politik Pak Jokowi," kata dia.
Meski demikian, Adi tidak menyebut nama tertentu sebagai pihak yang dimaksud.
Ia menjelaskan bahwa dalam dinamika politik, seorang tokoh publik dapat memiliki pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan maupun manuver politiknya.
Adi menilai, jika benar terdapat pihak yang memanfaatkan polemik ijazah untuk kepentingan politik, pihak tersebut mungkin berasal dari kelompok yang selama ini tidak sejalan dengan Jokowi.
Menurut dia, perbedaan kepentingan politik dapat menjadi salah satu faktor yang membuat suatu isu dimanfaatkan untuk menyerang reputasi tokoh tertentu.
"Kalau ini mau disebut sebagai operasi politik, mungkin ada musuh politik Pak Jokowi hingga saat ini bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, baik berupa kebijakan, manuver-manuver politiknya, dinilai dalam banyak hal melukai perasaan-perasaan politik tertentu."
"Itu yang saya sebut paling mungkin sebagai musuh politik Pak Jokowi yang saya kira sedang memanfaatkan ketika ada momentum terkait dengan ijazah."
Adi juga menilai, posisi Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden membuat dirinya tetap menjadi sasaran kritik dan perdebatan politik.
Namun, dugaan mengenai pihak yang memanfaatkan polemik tersebut masih sebatas spekulasi dan belum disertai identitas atau bukti yang diungkapkan dalam pernyataan itu.
"Intinya kalau kita mau berspekulasi, anggap saja misalnya ada orang yang melakukan operasi politik dan menunggangi isu ijazah, ya tentu mereka adalah musuh politik Jokowi," ujarnya.
Adi mengingatkan bahwa pernyataan mengenai adanya aktor di balik polemik ijazah bukan pertama kali muncul dalam perdebatan publik.
Meski begitu, identitas pihak yang dimaksud Jokowi tetap belum dijelaskan secara terbuka.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan dugaan adanya operasi politik saat ditemui di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 16 Oktober 2026.
Ia menyebut polemik ijazah yang melibatkan dirinya dan Gibran dimanfaatkan oleh pihak lain sehingga semakin ramai diperbincangkan.
"Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik. Kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi jadi menjadi ramai sekali," kata Jokowi.
Jokowi juga menyebut polemik tersebut berpotensi menjadi upaya untuk menurunkan reputasi politik seseorang.
Namun, ia tidak menjelaskan siapa pihak yang diduga menjalankan operasi politik tersebut maupun bukti yang mendasari dugaannya.
"Ya bisa saja memang sekali lagi operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang," ujarnya.
Pernyataan Jokowi itu menambah dinamika perdebatan mengenai polemik ijazah yang turut menyeret nama Gibran.
Di tengah berbagai tanggapan politik, identitas "penumpang gelap" yang dimaksud Jokowi masih menjadi tanda tanya.* (tb/ad)
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang
POLITIK
JAKARTA Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya menetapkan Letkol Inf Arman sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan rumah dinas T
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah pada penutupan perdagangan Rabu (21/10/2026). Mata uang G
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menguat pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (21/10/2026). IHS
EKONOMI
DELI SERDANG Pimpinan Cabang (PC) 0202 Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (KB FKPPI) Deli Serd
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Nur Erdian, aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Bandung, Deri Suparyadi, menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah, relawan, dan mas
PERISTIWA
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumatera Utara meraih predikat Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Polda Sumatera Utara (Sumut) mengamankan enam orang yang diduga terkait kasus penembakan yang menewaskan anggota organisasi
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Tim gabungan Satresnarkoba Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara (Sumut), dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Su
HUKUM DAN KRIMINAL